BUKAN HANYA PRESIDENNYA YANG PENTING,
TETAPI JUGA VISI DAN PROGRAMNYA

Artikel ke-1.335
Oleh: Dr. Adian Husaini (www.adianhusaini.id)

Dewandajwahjatim.com, Depok – Pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024, masih dua tahun lagi. Tetapi, seperti biasanya, menjelang pilihan presiden, banyak tokoh dan masyarakat pada umumnya sudah mulai didekati dan digalang suaranya. Bahkan, di beberapa daerah sudah mulai tampil aksi dukung mendukung capres yang dilakukan oleh ulama atau yang menamakan diri ulama.

Tentu saja memilih pemimpin – apalagi pemimpin negara – adalah hal sangat penting. Bagi umat Islam, memilih pemimpin adalah bagian dari ibadah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Karena itu, wajib memilih pemimpin yang terbaik. Tidak boleh memilih pemimpin yang tidak layak, hanya karena fanatisme golongan, atau karena imbalan uang.

Hanya saja, bagi kalangan ulama atau pemimpin umat Islam, sepatutnyalah melakukan verifikasi terhadap kualitas pribadi dan melakukan melakukan klarifikasi terhadap visi, misi, serta program yang akan dijalankan oleh sang calon presiden itu. Mau dibawa kemana Indonesia ini ke depan?

Sebagai contoh, dalam soal politik luar negeri. Kita berharap, sang capres memiliki pemahaman dan program yang jelas dalam mewujudkan cita-cita negara Indonesia, sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan UUD1945. Misalnya, bagaimana menerapkan semangat anti-penjajahan dan aplikasinya dalam politik luar negeri.
Indonesia adalah angota Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang merupakan negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia. Fakta ini tidak perlu ditutup-tutupi, karena negara-negara lain melihat Indonesia seperti itu. Dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Terkait dengan hal itu, kita berharap, pemerintah yang akan dipimpin sang calon presiden harus tetap menjaga kedaulatan NKRI dan berusaha keras untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka dalam arti yang sebenarnya, yakni merdeka secara politik, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya.

Disamping itu, Indonesia tetap menjalin kerjasama dengan berbagai negara dengan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan dan tidak mendikte kemauan mereka kepada Indonesia.

Dalam kaitan politik bebas aktif dan anti-penjajahan ini, Indonesia perlu lebih aktif menjalankan peran politik bebas aktif, dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Jadi, sangat diharapkan, pemerintahan mendatang lebih aktif lagi dalam usaha turut serta menyelesaikan problematika konflik internasional, khususnya membantu kemerdekaan rakyat Palestina dari penjajahan Zionis Israel; aktif membantu penyelesaian masalah warga Rohingya, dan sebagainya.

Dalam masalah politik dalam negeri, misalnya, kita berharap, pemerintah mendatang mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional secara lebih baik lagi. Kita mengakui, bahwa keamanan dalam negeri merupakan prasyarat penting untuk terlaksananya pembangunan.
Tetapi, kita berharap, bahwa dalam membangun tatanan keamanan yang kokoh, maka perlu dilakukan pendekatan persuasif terhadap berbagai komponen bangsa, sehingga masyarakat tidak lagi terbelah, tidak saling membenci, dan tidak saling caci-maki satu dengan yang lain.
Semua itu tidak akan dapat dilakukan jika pemerintah gagal membangun diri sebagai pemerintah yang kuat, bersih, terhormat, dan berwibawa. Dalam kaitan ini, perlu dilakukan upaya rekonsiliasi nasional yang memutus mata rantai konflik antar berbagai golongan masyarakat di masa lalu.

Karena itulah, pemerintah kedepan harus benar-benar bersungguh-sungguh dalam mendorong aparat pemerintah dan keamanan agar bisa menjadi teladan bagi masyarakatnya. Mereka harus bertekad kuat untuk menjadi aparat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, tidak serakah, sangat mencintai rakyat, dan takut azab Allah SWT di akhirat. Aparat yang korupsi atau melakukan tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan dengan menzalimi rakyat, perlu ditindak tegas, agar mendapatkan kepercayaan bahkan kecintaan dari rakyat.

Dalam bidang pendidikan, misalnya, kita berharap pemerintah dapat merumuskan dan melaksanakan program pendidikan yang mampu melahirkan generasi yang kuat. Pendidikan adalah aspek terpenting dalam pembangunan yang diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul yang di masa depan akan mampu mengantarkan Indonesia menjadi negara yang besar, kuat, dan bermartabat.

UUD 1945 pasal 31 (3) mengamanahkan agar pendidikan nasional melahirkan manusia-manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia. Mengacu kepada UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka sepatutnya, Presiden mengeluarkan Keppres “iman-taqwa” sebagai penjabaran dan pelaksanaan dari UUD 1945, UU Sisdiknas, dan UU Pendidikan Tinggi.

Dalam bidang ekonomi, kita berharap, pemerintah ke depan, dapat mewujudkan konsep ekonomi kerakyatan, dengan membuat kebijakan dan mengontrol pelaksanaannya dengan ketat, agar pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan, tidak semakin memperlebar jurang kesenjangan ekonomi antara mayoritas rakyat dengan sebagian kecil warga bangsa yang menguasai porsi terbesar ekonomi nasional.

Perlu dibuat kebijakan yang serius dan sistematis agar aset-aset produktif bisa terdistribusi dengan baik pada rakyat yang memiliki kemampuan, tetapi terhalang untuk memiliki potensi modal dan aset-aset produktif seperti lahan pertanian/perkebunan.
Pada saat yang sama, perlu pendidikan yang sangat serius, agar pelaku-pelaku ekonomi kecil dan menengah memiliki etos kerja yang tinggi, kemampuan manajerial yang tangguh, dan akhlak yang mulia, agar tidak bersifat pragmatis dan curang, sehingga kebijakan yang berpihak kepada rakyat banyak justru akan menumbuhkan para oportunis yang membajak kebijakan yang baik ini.

Secara khusus, kita berharap, dalam tataran ekonomi makro, agar pemerintah berhenti menambah utang luar negeri, dan melakukan negosiasi ulang dengan para kreditor agar pembayaran cicilan utang luar negeri tidak mengorbankan pembangunan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya terhadap utang yang dibuat dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak (odious debt). Adalah sangat tidak adil, jika rakyat yang tidak tahu menahu, akhirnya terbebani oleh utang yang dibuat pemerintah.

Demikianlah sejumlah contoh visi, misi, dan program kerja yang baik, yang sepatutnya disepakati antara sang calon presiden dengan para pemilihnya. Jangan sampai kita memilih kucing dalam karung atau memilih musang berbulu kucing! Wallahu A’lam bish-shawab. (Depok, 27 Oktober 2022).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *