Oleh Adi Purnomo S.Pd., Sekretaris DDII Kab. Banyuwangi
Dewandakwahjatim.com, Banyuwangi – Dalam menyikapi kehadiran Board of Peace masyarakat global dan juga masyarakat Indonesia terbelah menjadi dua kubu yaitu kubu yang “Pro” dan kubu yang “Kontra”.
Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian (DP) diinisiasi oleh Presiden Amerika saat ini- Donald Trump namun tidak semua negara yang diajak gabung oleh Trump setuju.
Negara-negara Eropa yang menolak BOP :
- Inggris
- Perancis
- Jerman
- Norwegia
- Swedia
- Kanada
- Brazil
- Slovenia
Beberapa negara Eropa dan sekutu AS menolak atau enggan bergabung dengan Board of Peace (Dewan Perdamaian) inisiatif Donald Trump karena kekhawatiran melemahkan PBB, masalah hukum/konstitusional, dan potensi partisipasi Rusia.
Negara-negara tersebut antara lain Prancis, Jerman, Inggris, Spanyol, Italia, Swedia, Norwegia, dan Slovenia.
Berikut adalah rincian negara-negara yang menolak atau enggan bergabung:
- Prancis: Menolak karena khawatir dewan tersebut dapat menggantikan atau melemahkan PBB sebagai forum utama.
- Jerman: Menolak karena alasan dasar konstitusional.
- Inggris: Enggan bergabung karena masalah hukum dan kekhawatiran terkait potensi partisipasi Rusia.
- Spanyol: Menolak berpartisipasi dalam inisiatif tersebut.
- Italia: Enggan bergabung karena masalah konstitusional.
- Swedia & Norwegia: Menolak karena alasan hukum dan diplomatik serta inisiatif ini bertentangan dengan kerangka kerja multilateral.
- Slovenia: Menolak untuk saat ini karena mandat dewan dinilai terlalu luas.
Penolakan ini muncul karena dewan tersebut dianggap berpotensi membentuk mini dewan keamanan PBB yang kontroversial.
Negara-negara yang bersedia bergabung BOP :
- Amerika Serikat
- Uni Emirat
- Qatar
- Mesir
- Indonesia
- Pakistan
- Jordania
- Israil.
Kontroversi BOP di
Indonesia.
Pemerintah Indonesia dibawah Presiden Prabowo menerima ajakan Trump untuk bergabung dg BOP sementara masyarakat Indonesia ada yang “Pro” dan ada yang “Kontra”.
MUI dan 16 ormas Islam Indonesia semula tidak setuju Indonesia bergabung dengan BOP. Namun setelah mendapat penjelasan dari Presiden Prabowo di Istana Negara, mereka berubah sikap dan menyetujui Indonesia gabung dengan BOP .
Sementara sebagian masyarakat ada yang tidak setuju Indonesia bergabung dengan BOP.
Prof. DR. Hanta Juwana, misalnya – guru besar Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Sospol UI tidak setuju Indonesia bergabung dengan BOP karena ada klausul bahwa HAMAS tidak boleh ikut campur dalam Otoritas Palestina mendatang.
Muhammadiyah menyetujui Indonesia gabung dengan BOP dengan catatan.
Melalui Biro Hubungan Internasional PP Muhammadiyah mengeluarkan statemen.
SIKAP PP MUHAMMADIYAH TERKAIT BOARD OF PEACE (BoP)
PP Muhammadiyah melalui Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional (LHKI) menyampaikan pandangan kritis atas pembentukan Board of Peace (BoP) yang dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB No. 2803 Tahun 2025 untuk konflik Gaza–Palestina, di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
Pandangan Utama Muhammadiyah:
- Tidak ada perdamaian tanpa keadilan. Perdamaian yang mengabaikan keadilan dan HAM hanya akan bersifat semu.
- Dasar hukum BoP bermasalah. Charter BoP tidak selaras dengan Resolusi DK PBB, terutama soal mandat, jangka waktu, dan wilayah kerja.
- Tidak ada roadmap kemerdekaan Palestina. BoP dikhawatirkan tidak menyentuh akar masalah, yaitu penjajahan Israel.
- Kepemimpinan BoP tidak demokratis. Penetapan Donald Trump sebagai ketua seumur hidup dengan hak veto tunggal berpotensi menjadikan BoP sebagai “entitas politik privat” dan rawan penyalahgunaan kekuasaan.
Rekomendasi Muhammadiyah kepada Pemerintah Indonesia:
- Mendorong penyesuaian Charter BoP agar sejalan dengan Resolusi DK PBB dan tujuan kemerdekaan Palestina.
- Memperjuangkan keterwakilan Palestina dan masyarakat sipil Palestina dalam BoP.
- Mengambil peran aktif dalam rekonsiliasi faksi-faksi Palestina.
- Memastikan pasukan perdamaian tetap di bawah mandat PBB dan berfokus pada perlindungan sipil serta misi kemanusiaan.
- Menunda keanggotaan tetap BoP, mengingat risiko politik dan finansial.
- Tetap menuntut pertanggungjawaban Israel atas kejahatan terhadap rakyat Palestina.
- Membuka opsi mundur dari BoP jika prinsip keadilan dan konstitusi Indonesia diabaikan.
- Mengkaji serius iuran USD 1 miliar yang berisiko membebani negara dan rawan disalahgunakan.
Penegasan:
Keikutsertaan Indonesia dalam BoP harus tetap sejalan dengan amanat UUD 1945, prinsip keadilan global, dan komitmen moral untuk kemerdekaan Palestina.
Jakarta, 7 Februari 2026
Kontroversi (Pro-Kontra) Board of Peace.
Board of Peace (bahasa Inggris: Board of Peace, bahasa Indonesia: Dewan Perdamaian) adalah badan pengawas multilateral yang dibentuk pada 15 Januari 2026 untuk mengawasi pelaksanaan Rencana Perdamaian Gaza dan Resolusi 2803 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Negara-negara yang pemimpinnya telah menerima undangan personal ke Board of Peace
Bahasa resmi Bahasa Inggris.
Tipe : Organisasi internasional
Anggota :
Negara yang menyatakan bergabung
Pemimpin :
• Ketua : Donald Trump
Pendirian :
• Diumumkan
29 September 2025
• Dimandatkan
17 November 2025
• Piagam ditandatangani
22 Januari 2026
Rencana Perdamaian Gaza tersebut merupakan kesepakatan antara Israel dan Hamas pada 9 Oktober 2025 dan telah disahkan melalui Resolusi 2803 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Board of Peace bertugas mengawasi pengakhiran permanen perang di Gaza, penyelesaian krisis sandera, perlindungan warga sipil, rekonstruksi Jalur Gaza, serta kemajuan proses perdamaian Israel–Palestina yang berkelanjutan.
Organisasi ini bertujuan untuk “mendorong stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, dan mengamankan perdamaian abadi di daerah-daerah yang terkena dampak atau terancam oleh konflik”.[2]
“Sejarah
Dewan ini diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada bulan September 2025 dan pembentukannya diumumkan oleh Trump pada tanggal 15 Januari 2026.[3]
Trump mengatakan pada tanggal 20 Januari 2026 bahwa “Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak pernah membantu saya” sebagai alasan pembentukan Board of Peace,[4] mengklaim bahwa dewannya “mungkin” akan menggantikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).[5]
Keanggotaan ditentukan oleh Donald Trump sendiri, yang bermaksud untuk mengenakan biaya $1 miliar untuk kursi tetap.[6] Dewan ini diformalkan melalui penandatanganan piagam Board of Peace oleh Ketua Donald Trump dan para kepala negara anggota.
Donald Trump dapat mengadopsi resolusi atau inisiatif atas namanya tanpa berkonsultasi dengan dewan,[7] dan merupakan anggota seumur hidup.
Para ahli mengatakan Trump mencoba menjadikan organisasi tersebut sebagai alternatif Dewan Keamanan PBB di mana hanya dia yang memiliki hak veto.[7]
Pada saat diusulkan, dewan tersebut dipresentasikan sebagai lembaga yang bertujuan untuk mendukung administrasi, rekonstruksi, dan pemulihan ekonomi Jalur Gaza sebagai bagian dari rencana perdamaian pasca Serangan 7 Oktober dan perang Gaza, dan hal ini didukung melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.
Para kritikus berpendapat bahwa lembaga yang diuraikan kemudian tidak memiliki banyak kemiripan dengan apa yang dipresentasikan pada saat dukungan tersebut;
The Guardian menggambarkannya sebagai “klub suap-menyuap yang didominasi Trump” yang berpusat pada Donald Trump, bukan mekanisme yang berfokus pada Gaza.
8] Lembaga ini digambarkan sebagai proyek kesombongan.[9] Lembaga ini gagal mendapatkan dukungan dari sejumlah negara Eropa, terutama Inggris,[10] Prancis,[11] Jerman,[12] Norwegia,[13] dan Swedia,[14] dengan Keir Starmer menyebut peran Putin “mengkhawatirkan.”[15]
Prancis menyatakan keprihatinan bahwa lembaga ini berupaya merebut peran PBB.[11] Sebagai tanggapan atas pernyataan Prancis yang menyatakan niatnya untuk “tidak memberikan jawaban yang baik” terhadap undangannya, Trump menyarankan tarif 200 persen untuk anggur dan sampanye Prancis, tetapi pada akhirnya tidak menindaklanjuti ancamannya.[16][17][18]
Tidak semua pemimpin dunia secara terbuka menerima undangan Trump atau mengatakan apakah mereka telah membayar keanggotaannya.[19]”
“Latar belakang
Meskipun eskalasi yang dikenal sebagai Perang Gaza 2023 meletus pada 7 Oktober 2023, krisis ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari sejarah panjang penindasan, pendudukan militer, dan pengusiran sistematis terhadap rakyat Palestina yang telah berlangsung sejak peristiwa Nakba tahun 1948.
Selama puluhan tahun, warga Palestina di Gaza telah menjadi korban blokade darat, laut, dan udara yang melumpuhkan, menjadikannya salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.[20]
Dalam upaya menangani kehancuran total infrastruktur di Jalur Gaza, mantan Perdana Menteri Britania Raya Tony Blair awalnya mengusulkan penempatan wilayah tersebut di bawah administrasi internasional pada Agustus 2025 guna memulai proses rekonstruksi bagi warga Palestina yang terdampak.[21]
Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemudian mengajukan rencana serupa pada akhir September 2025. Meskipun rencana ini dikritik tajam karena dianggap mengabaikan hak kedaulatan penuh bangsa Palestina, kesepakatan tersebut akhirnya diadopsi di tengah kondisi darurat kemanusiaan yang mendesak.[20]
Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2803 pada 17 November 2025 yang menyambut pembentukan Board of Peace. Namun, badan ini tetap dipandang dengan skeptisisme tinggi karena beroperasi di luar struktur resmi PBB dan tidak bertanggung jawab kepada Majelis Umum, memicu kekhawatiran bahwa nasib rakyat Palestina kembali ditentukan oleh kekuatan asing tanpa dasar perjanjian internasional yang melibatkan partisipasi rakyat Palestina secara adil.[21]
Menyusul berlakunya perjanjian perdamaian Gaza pada Oktober 2025, Tony Blair bertemu dengan Wakil Presiden Palestina, Hussein al-Sheikh, di Yordania untuk membahas langkah-langkah darurat rekonstruksi di Jalur Gaza yang telah hancur total.[21]
Malam itu, Trump secara sepihak menyatakan “perang telah berakhir” dan bahwa Board of Peace akan segera mengambil alih fungsi otoritas pengawas di wilayah tersebut.[21]”
“Pembentukan
Pada awal Januari 2026, dilaporkan bahwa mantan Koordinator Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Nikolay Mladenov telah dipilih untuk menjabat sebagai direktur jenderal Board of Peace. Mladenov kemudian mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Wakil Presiden Palestina Hussein al-Sheikh.[22]
Pada 11 Januari 2026, dilaporkan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkirakan akan mengumumkan individu-individu yang akan ia tunjuk ke Board of Peace dalam minggu itu. Sebagai tanggapan, juru bicara Hamas Hazem Kassem menyerukan agar pembentukan komite teknokrat Palestina dipercepat.[23]
Dengan dimulainya fase kedua Perjanjian Perdamaian Gaza pada 14 Januari 2026, dilaporkan bahwa Amerika Serikat telah mengirimkan undangan kepada beberapa negara untuk bergabung dengan dewan tersebut dan bahwa pertemuan pertamanya akan diadakan di sela-sela KTT Forum Ekonomi Dunia pada minggu berikutnya.[24]
Trump mengumumkan pembentukan dewan tersebut pada tanggal 15 Januari 2026 melalui sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan “Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengumumkan bahwa Board of Peace telah dibentuk. Anggota Dewan akan segera diumumkan, tetapi saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa ini adalah Dewan Terhebat dan Paling Bergengsi yang pernah dibentuk kapan pun, di mana pun.”[3]
Pada 17 Januari 2026, Presiden Argentina Javier Milei dan Duta Besar Argentina untuk Amerika Serikat Alec Oxenford mengumumkan bahwa Presiden Trump secara resmi mengundang Argentina untuk bergabung dengan Dewan dan menjadi anggota pendiri.[25][26] Milei memposting di X (sebelumnya Twitter) bahwa ia berterima kasih kepada Presiden Trump atas undangan tersebut, menyebutnya sebagai “suatu kehormatan” dan menegaskan kembali bahwa Argentina “berdiri bersama negara-negara yang menghadapi terorisme secara langsung” dan yang “membela kehidupan dan harta benda.”[26][27][25] Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney juga diundang oleh Trump, dengan Carney mengkonfirmasi partisipasinya.[25] Perdana Menteri Albania Edi Rama memposting di Facebook bahwa Albania secara pribadi diundang untuk bergabung dengan Dewan dan menjadi anggota pendiri, menggambarkannya sebagai pengakuan internasional yang besar dan tanda meningkatnya kedudukan internasional negara tersebut.[28][29]
Pada tanggal 20 Januari 2026 Trump merujuk pada “Board of Peace” dan mengatakan “Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak pernah membantu saya” sebagai alasan keberadaannya,[4] mengklaim dewannya “mungkin” menggantikan PBB.[5][30]”
“Penerimaan internasional
Dewan tersebut pada awalnya gagal menarik antusiasme dari sebagian besar pemimpin dunia.[31] Dewan tersebut juga tidak dapat memperoleh dukungan dari sejumlah negara Barat, terutama Inggris,[10] Prancis[11] dan Norwegia,[13] dengan Keir Starmer menyebut peran Putin “mengkhawatirkan.”[15]
Beberapa duta besar Uni Eropa dilaporkan menyampaikan “keraguan serius” dan mengatakan mereka akan memeriksa kerangka hukum sebelum mengambil posisi.[31]
Prancis menyuarakan kekhawatiran bahwa dewan tersebut berupaya merebut peran Perserikatan Bangsa-Bangsa.[11] Sebagai tanggapan atas pernyataan Prancis yang menyatakan niatnya untuk “tidak menjawab dengan baik” undangan Donald Trump untuk bergabung dengan apa yang disebutnya “Board of Peace”, Trump mengancam akan mengenakan tarif 200 persen pada anggur dan sampanye Prancis.[16][17] Trump juga menyampaikan komentar tentang Emmanuel Macron dengan menyatakan, “tidak ada yang menginginkannya karena dia akan segera meninggalkan jabatannya.”[32]
Sebuah sumber pemerintah Kanada menyatakan kepada media bahwa Kanada tidak akan “membayar untuk sebuah kursi” di dewan perdamaian yang diusulkan Trump, menambahkan bahwa Perdana Menteri Mark Carney bermaksud untuk menerima undangan tersebut tetapi bukan dengan syarat yang diuraikan oleh presiden AS.
Menteri Keuangan François-Philippe Champagne kemudian secara terbuka mengkonfirmasi bahwa Ottawa tidak akan membayar “harga $1 miliar AS.”[33][31]
Demikian pula, Brasil, di bawah Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, memandang proposal tersebut dengan hati-hati, menyatakan kekhawatiran bahwa hal itu dapat memusatkan kekuasaan yang berlebihan pada kepresidenan AS dan menutupi peran PBB.[31]
Norwegia juga menolak untuk bergabung. Sekretaris negaranya, Kristoffer Thoner, mengatakan bahwa proposal tersebut “menimbulkan sejumlah pertanyaan yang memerlukan dialog lebih lanjut dengan Amerika Serikat.”[34]
Swedia tidak mengeluarkan tanggapan resmi tetapi PM Ulf Kristersson dilaporkan menyatakan di sela-sela Forum Ekonomi Dunia 2026 bahwa negara tersebut tidak akan menandatangani dewan tersebut karena isi teksnya.[34]
Perdana Menteri Slovenia Robert Golob menolak undangan tersebut karena badan tersebut “secara berbahaya mengganggu tatanan internasional yang lebih luas.” Ia menyatakan bahwa ini bukan saatnya untuk menerima undangan tersebut.[35][34]
Hal ini digambarkan sebagai proyek kesombongan.[9] Namanya sering ditulis dalam tanda kutip oleh sumber independen.[11][17][36] The Guardian menyebutnya sebagai “klub bayar-untuk-bermain yang didominasi Trump: versi global dari istana Mar-a-Lago -nya yang bertujuan untuk menggantikan PBB itu sendiri,” dengan alasan bahwa badan yang akhirnya diuraikan tersebut memiliki sedikit kemiripan dengan apa yang diyakini Dewan Keamanan PBB sedang didukungnya. Menurut surat kabar tersebut, piagam yang diedarkan ke ibu kota negara dua bulan setelah adopsi resolusi tersebut tidak menyebutkan Gaza, melainkan menyajikan Board of Peace sebagai lembaga global permanen.
Artikel tersebut mencatat bahwa sebagian besar dokumen tersebut berfokus pada aturan internal yang memberikan wewenang luas kepada ketua —Donald Trump, satu-satunya individu yang disebutkan—termasuk kekuasaan tunggal untuk mengangkat dan memberhentikan anggota, menetapkan agenda, dan mengeluarkan resolusi, sementara anggota lain hanya dapat memperoleh status permanen dengan membayar biaya US$1 miliar, sehingga kendali efektif terkonsentrasi di tangan Trump.[8]
Bloomberg menggambarkan hal ini sebagai Trump yang memegang “kekuasaan pengambilan keputusan tertinggi” dewan.[37]
Sumber :
- Ensiklopedia Indonesia.
- A I.
Pukul. 15.45.
Kamis, 24 Syakban 1447 H /
12 Februari 2016 M.
12 February 2026 AD.
February 12, 2026 AD.
Wadungdolah, Kaligondo, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia.
Admin: Kominfo DDII Jatim
Editor: Sudono Syueb