Artikel ke-1.663
Oleh: Dr. Adian Husaini (www.adianhusaini.id)
Ketua Umum DDII Pusat
Dewandakwahjatim.com, Depok - Umat Islam dan bangsa Indonesia patut berterimakasih kepada Menlu RI Retno Marsudi yang – dalam pidatonya di Majelis Umum PBB – menyuarakan pembelaan terhadap Palestina. Sikap dan aspirasi bangsa Indonesia itu disuarakan dengan lantang dan gamblang dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-78 di New York, AS, (23/9/2023).
Situs berita cnnindonesia.com menulis judul berita: “Menlu Retno saat Pidato di Sidang PBB: RI Tak Mundur Dukung Palestina.” Disebutkan, bahwa Menlu Retno Marsudi di dalam Sidang Majelis Umum PBB menyatakan terlalu lama dunia membiarkan rakyat Pelestina menderita. RI tak akan mundur dukung Palestina. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga menyinggung masalah di Myanmar, Palestina, hingga Afghanistan saat berpidato di Sidang Majelis Umum ke-78 PBB itu. Berkaitan dengan Palestina dan Afghanistan, dalam pidatonya, Menlu Retno menekankan agar dunia tak menutup mata terhadap penderitaan rakyat kedua negara, terutama perempuan.
“Sudah terlalu lama, kita membiarkan saudara-saudari Palestina kita menderita. Indonesia tidak akan mundur sedikitpun dalam dukungan kami untuk negara Palestina,” ucap Retno.
“Di Afghanistan, Indonesia akan melakukan yang terbaik untuk membantu rakyat Afghanistan dan memastikan hak-hak perempuan dan anak perempuan dihormati, termasuk hak-hak mereka atas pendidikan,” tambahnya.
Sikap dan suara Indonesia di forum PBB itu memiliki makna penting untuk terus menyuarakan sikap anti-penjajahan, dalam segala bentuknya, sebagaimana diamanahkan oleh Pembukaan UUD 1945. Suara keras Indonesia itu disampaikan ketika situasi di Palestina masih terus memanas dengan terbunuhnya beberapa warga Palestina.
Suara tegas Indonesia itu juga memiliki makna penting – bukan hanya kepada publik di luar negeri – tetapi juga untuk masyarakat Indonesia di dalam negeri. Seperti kita ketahui, di Indonesia mulai bermunculan pihak-pihak dan oknum-oknum yang menyuarakan kepentingan Israel dan mencoba memberi gambaran yang parsial tentang kondisi negara Israel yang terus melakukan praktik penjajahan, pelanggaran HAM, dan pelanggaran hukum internasional.
Hingga kini, Indonesia masih menolak untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sebaliknya, Indonesia merestui berdirinya Kedutaan Besar Palestina di Jakarta. Tak hanya itu, Indonesia juga aktif dalam berbagai forum internasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Seperti kita ketahui, selama puluhan tahun Indonesia terus dibujuk dan ditekan agar melunakkan sikap terhadap Israel. Indonesia terus dibujuk agar mau membuka hubungan diplomatik dengan negara Yahudi tersebut. Pada tahun 2021, misalnya, situs berita kompas.com (23/12/2021) memuat berita berjudul: “AS Janjikan Bantuan Rp 28 Triliun jika Indonesia Buka Hubungan dengan Israel.”
Disebutkan, bahwa Pemerintahan Presiden Amerika Serikat ( AS) Donald Trump menjanjikan bantuan pembangunan hingga 2 miliar dollar AS (Rp 28 triliun) jika Indonesia mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Namun, berkali-kali pemerintah Indonesia menolak rencana pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. “Hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ujar Menlu RI, Retno Marsudi dalam konferensi pers virtual, Rabu (16/12/2020). Retno menambahkan, Indonesia tetap memberikan dukungan besar terhadap kemerdekaan Palestina sampai saat ini. “Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina berdasarkan two-state solution dan parameter internasional yang telah disepakati, secara konsisten akan tetap dijalankan,” kata Retno.
Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, 23 September 2023 tersebut, Menlu Retno juga mengingatkan publik internasional tentang beberapa prinsip perdamaian dunia yang disepakati dalam Konferensi Asia-Afrika di Bandung, tahun 1955. Ketika itu, sikap Indonesia yang tegas menentang kolonialisme Israel telah dideklarasikan.
Dalam Komunikasi Akhir Konferensi Asia-Afrika Bandung tanggal 24 April 1955, antara lain ditegaskan: “In view of the existing tension in the Middle East, caused by the situation in Palestine and the danger of that tension to world peace, the Asian-African Conference declared its support of the rights of the Arab People of Palestine and called for implementation of the UN-resolutions on Palestine and the achievements of the peaceful settlement of the Palestine question.”
Karena itulah, Presiden Soekarno melarang delegasi Israel untuk memasuki Indonesia dalam Asian Games IV (24-31 Agustus 1962). Sikap tegas Presiden Soekarno itu dilanjutkan oleh Presiden Soeharto. Dalam Sidang KTT OKI ke-6 di Dakar Senegal, tahun 1991, Presiden Soeharto berpidato: “Perdamaian hanya dapat ditegakkan dengan memberikan hak menentukan nasib sendiri kepada rakyat Palestina dan penarikan tanpa syarat pasukan pendudukan Israel dari seluruh wilayah Arab yang diduduki, termasuk Al Quds Al-Syarif, Dataran Tinggi Golan dan Lebanon Selatan.” (Republika, 16 Juni 1999) .
Indonesia juga akhirnya menolak kedatangan Tim Sepakbola Israel U-20 dan sebagai akibatnya, perhelatan olahraga internasional itu dipindahkan tempatnya. Indonesia harus rela kehilangan kesempatan untuk bertanding. Banyak yang kecewa. Tapi, itulah perjuangan yang dimanahkan oleh konstitusi dan para pendiri bangsa.
Karena itu, kita berterimakasih kepada Menlu RI yang terus menjaga konsistensi dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Pelestina untuk meraih kemerdekaan mereka. Semoga presiden berikutnya pun tetap menjaga konsistensi ini. Aamiin. (Depok, 24 September 2023).
Admin: Kominfo DDII Jatim/SS