Oleh Dr. Slamet Muliono Redjosari, Wakil Ketua Bidang MPK DDII Jatim
Dewandakwahjatim.com, Surabaya – Budaya politik yang buruk ditandai oleh adanya elite yang memerintah (ruling elite) tanpa melekat kompetensi dan kapasitas di bidangnya. Inilah era Kakistokrasi, dimana pemegang kekuasaan tak memiliki rekam jejak kompetensi yang memadai. Hal ini ditandai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang jauh panggang dari api, namun mereka diberi mandat memimpin kementerian strategis dengan anggaran triliunan. Hal ini berujung terjadinya kebijakan ugal-ugalan, program gagal, dan dana publik yang seharusnya untuk rakyat justru dikorupsi demi kepentingan pribadi dan kelompok. Sementara rakyat hanya jadi penonton penderita yang melihat parodi elite penguasa yang berpesta di tengah kesengsaraan rakyatnya.
Elite Kakistokrasi
Istilah Kakistokrasi pertama kali dipakai James Russell Lowell, yang menggambarkan orang-orang dengan latar belakang buruk namun mendapat mandat untuk memimpin suatu negara. Dia menulis, “Is ours a ‘government of the people by the people for the people,’ or a Kakistocracy rather, for the benefit of knaves at the cost of fools?” Artinya: pemerintahan oleh orang-orang paling buruk, untuk keuntungan para penipu, dengan mengorbankan orang bodoh.
Teori ini menjelaskan kondisi ketika seleksi kepemimpinan terbalik. Bukan yang paling cakap yang naik, tapi yang paling loyal, paling pandai menjilat, atau paling kuat membagi jata. Merit ditendang, patronase jadi panglima. Hal inilah yang menjadikan keluar kebijakan yang kontraproduktif dan menimbulkan kekisruhan sosial di tengah masyarakat.
Gejala itu terlihat dari komposisi kabinet saat ini. Banyak pos kementerian strategis diisi figur yang jejak kompetensi teknisnya dipertanyakan publik. Latar belakang pendidikannya tidak linier, pengalaman birokrasinya minim, tapi dapat jatah kursi karena logika bagi-bagi kekuasaan pasca-pemilu. Akibatnya, kebijakan yang lahir penuh kontroversi dan abai terhadap nalar publik. Bahkan kritik yang dilakukan oleh masyarakatpun diabaikan tanpa mau melakukan koreksi menyeluruh.
Pola ini diperparah saat mereka merekrut staf khusus dan tenaga ahli. Bukan pakar dengan reputasi unggul yang diambil, melainkan figur amoral yang siap mengamankan kepentingan elite. Kompetensi dikalahkan loyalitas kepada elite yang menunjuknya. Hasilnya, kebijakan hanya menjadi karikatur dan olok-olok publik.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah potret paling telanjang. Digagas tergesa tanpa peta jalan teknis yang matang, tanpa audit kapasitas dapur dan logistik daerah. Akhirnya kasus keracunan massal bermunculan di berbagai sekolah. Di sisi lain, anggaran jumbo MBG justru membuka keran korupsi baru. Lemahnya pengawasan membuat legislatif dan perangkat negara ikut bermain. Proyek pengadaan jadi bancakan, dari hulu sampai hilir. Rakyat dapat limbah dan racun, sementara elite dapat limpahan keuntungan materi.
Kerusakan Kolektif dan Masif
Ketika Kakistokrasi berkuasa, kerusakan yang lahir bukan parsial. Ia kolektif dan massif, menembus semua sektor kehidupan. Sebab pejabat buruk tidak akan menunjuk bawahan yang lebih pintar darinya. Yang direkrut pasti yang lebih buruk lagi, agar jabatannya aman. Lingkaran setan ini melahirkan pembusukan politik dari pusat sampai daerah.
Film dokumenter “Pesta Babi” yang viral menjadi simbol telanjang kerusakan itu. Ia merekam bagaimana negara abai, bahkan tega, menggusur dan membunuh mata pencaharian penduduk demi proyek mercusuar. Tanah rakyat dirampas atas nama investasi. Laut yang jadi sumber hidup ditimbun untuk kepentingan segelintir pemodal yang berkongsi dengan elite Kakistokrasi. Protes warga diabaikan dan bahkan dibungkam. Kritik tak digubris. Kalau dijawab, dengan pasal karet atau buzzer. Negara hadir bukan sebagai pelindung, tapi sebagai algojo atas nama perbaikan dan peningkatan kualitas hidup.
Ini bukan kejadian tunggal. Di sektor lingkungan, izin tambang diobral ke kroni. Batubara dieksploitasi untuk kepentingan asing. Di sektor hukum, pasal dipakai tebang pilih. Di sektor ekonomi, utang menumpuk tapi subsidi rakyat dikikis. Semuanya berpola sama, dimana kebijakan lahir dari elite tak kompeten, dieksekusi oleh bawahan tak bermoral, dan diawasi oleh legislatif yang ikut menikmati program elite Kakistokrasi.
Realitas di atas menggambarkan bajwa Kakistokrasi merupakan akar dari kerusakan massif yang kita saksikan hari ini. Ketika amanah negara jatuh ke tangan elite tak kompeten, yang terjadi bukan pelayanan publik, melainkan pembusukan politik. Kebijakan dibuat tanpa nalar, anggaran diselewengkan tanpa malu, dan penderitaan rakyat dianggap statistik tanpa wajah.
Mereka memegang kekuasaan bukan untuk melayani, tapi untuk dilayani. Tanpa empati, tanpa simpati, dan tanpa rasa takut pada pertanggungjawaban sejarah. Selama Kakistokrasi dibiarkan, alih-alih lahir generasi emas, yang nampak di depan mata justru generasi cemas. Generasi yang hanya menjadi pemerasan dan korban kebijakan yang dilahirkan tanpa nalar sehat.
Oleh karena negara yang dipimpin orang-orang terburuk, tak memiliki kompetensi dan kapasitas, maka yang terjadi justru menunggu bom waktu yang akan melindas elite Kakistokrasi itu sendiri. Pembusukan politik sedang berlangsung karena berbagai program yang ditawarkan kontra-produktif dan menimbulkan amarah publik. Betapa tidak, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki sumberdaya alam yang amat kaya, namun rakyatnya menjadi pengemis dan hidup sengsara di negerinya sendiri
Surabaya, 24 Juni 2026
Admin: Kominfo DDII Jatim
Editor: Sudono Syueb