“Mimpi” Johan Galtung

Oleh: Adian Husaini (www.adianhusaini.id)
Ketua Umum DDII Pusat

Dewandakwahjatim.com – DALAM wawancaranya dengan harian Kompas (17/11/2002), perumus teori dependensia dan strukturalisme, Prof Johan Galtung, memberi jawaban menarik tentang penyelesaian kasus bom Bali.

Katanya, “Tentu saja pelaku peledakan bom harus ditangkap dan diadili. Tetapi, tindakan itu saja tidak cukup. Harus ada perubahan kebijakan luar negeri Australia atas Indonesia, harus ada peraturan yang melarang keberadaan tempat-tempat eksklusif bagi kulit putih. Kasus bom Bali mendapat perhatian serius dari Barat karena korban adalah orang kulit putih. Ini semacam tindakan rasis. Peledakan bom dengan korban orang-orang kulit putih di Bali adalah rasis, sebaliknya reaksi Barat juga rasis.”

Jawaban-jawaban kritis juga diberikan Galtung saat ditanya soal peristiwa 11 September 2001 dan program perang melawan terorisme yang dipimpin Amerika Serikat (AS). “Dibanding serangan yang pernah dilakukan teroris, terorisme negara yang dilakukan AS jauh lebih berbahaya karena menggabungkan fundamentalisme agama dan fundamentalisme pasar. Serangan AS terhadap Afganistan memenuhi kriteria tindakan teroris,” kata Galtung.

Penerima Right Livelihood Award tahun 1987 ini mengaku berulangkali menjawab pertanyaan soal serangan 11 September 2001, “Tangkap pelakunya dan ubah kebijakan luar negeri AS!”
Mungkinkah harapan Galtung terpenuhi? Jawabnya, “Belum!” Surat Galtung kepada Presiden AS George W Bush-yang isinya meminta AS mengubah politik luar negeri, mengakui negara Palestina, meminta maaf karena sering mencampuri urusan negara lain, melanggar hukum internasional, dan tidak menghormati Islam-tidak digubris. “Saya tidak tahu apakah Bush membaca surat itu. Tetapi, yang dilakukan justru sebaliknya,” ujarnya.

KRITIK atas politik luar negeri AS, termasuk program perang melawan terorisme AS- yang tidak fair dan menerapkan standar ganda-banyak mendapat kritik berbagai kalangan. Sayang, semua harapan itu masih menggantung di langit. Bush masih tetap pada program semula, membagi dunia menjadi dua, yang “baik” dan dunia “setan” (evil).

Pada 20 September 2001, Bush sudah mengultimatum dunia, “Either you are with us, or you are with the terrorist.” Dalam soal ini, ada perintah Bush untuk menarik “garis batas tegas” (furqan): bersama AS atau bersama teroris.

Siapa yang tak “nurut” kebijakan AS akan dicap teroris atau pendukung teroris. Tak ada wilayah abu-abu (gray area) dalam perang melawan terorisme. Ketika Indonesia ragu-ragu menumpas gerakan Islam militan atau menangkap Abu Bakar Baasyir, Majalah Time (30/09/ 2002) menulis, “Indonesia faces a tough choice: crack on extremists and risk an Islamic backlash-or incur America‚Äôs wrath.”

Dalam hal ini, AS tidak hanya mengancam, tetapi juga memberi anugerah. Sesuai dengan politik “carrot and stick policy”-nya, AS menawarkan “anugerah” bagi siapa saja yang mau bekerja sama menumpas terorisme. Untuk proyek global ini, AS menganggarkan dana 40 milyar dollar AS. Dalam tahun fiskal 2003, budget untuk program antiteroris mencapai 14 persen dari total RAPBN 2,13 trilyun dollar AS.

Dalam pidato Bush di Kongres 29 Januari 2002 disebutkan, setiap hari AS menghabiskan dana satu juta dollar AS untuk proyek ini. Karena itu, logis, mungkin banyak yang ngiler untuk mendapatkan dana kucuran dari AS itu. Dalam beberapa kali acara pengajian dan tablig akbar, saya melontarkan pilihan kepada jamaah, mau bersama AS atau bersama teroris. Semula mereka terdiam, tampak ragu-ragu menjawab. Namun, lama-lama sebagian besar menjawab, “Bersama teroris!”
Dunia dan kaum Muslim tidak diberi pilihan ketiga oleh Bush. Kaum Muslim banyak menuntut keadilan dalam hal perang melawan terorisme, seperti diharapkan Galtung. Jika Amrozi, Abdul Aziz dan kawan-kawan yang mengaku meledakkan bom di Bali telah dicap sebagai “teroris”, “bengis”, “kejam”, dan sebagainya, mengapa para petinggi Israel yang tak henti-hentinya menebar teror di Palestina, terus didukung AS dan tidak mendapat sanksi internasional apa pun. Mereka juga tidak mendapat cap sebagai teroris.

BOM di Bali telah membuka khazanah baru yang kontroversial di bidang wacana keagamaan. Abdul Aziz (Imam Samudra) berulang kali menyatakan, tindakannya adalah “jihad”. Ia tampil di depan wartawan dengan wajah tenang, nyaris tanpa penyesalan. Ia mengaku yakin dengan tindakan yang dilakukannya.
Tentu, seperti saran Galtung, kasus bom Bali tidak selesai hanya dengan menangkap dan menghukum Abdul Aziz dan kawan-kawan. Australia juga perlu mengubah politik luar negerinya terhadap Indonesia. Australia tidak boleh bersikap dan berbuat semena-mena dan mengabaikan prinsip-prinsip hubungan timbal balik antarnegara tetangga. Intinya, lagi-lagi soal keadilan global.
Mungkinkah dunia yang damai, adil, sejahtera, ditegakkan dengan “mimpi”?
Sementara kekuatan-kekuatan destruktif dan zalim justru menggunakan jargon “might is right”.

Menurut PM Malaysia Mahathir Mohamad, inti masalah pokok yang memicu masalah terorisme internasional adalah ketidakdilan (kezaliman global), terutama masalah Palestina. Soal ini, harus diakui, menjadi salah satu titik lemah AS yang amat mencolok mata. Israel yang melanggar lebih dari 30 resolusi PBB tidak diberi sanksi apa pun oleh AS dan PBB. Sementara, Irak yang baru melanggar satu resolusi PBB, terus dikejar-kejar untuk dilucuti senjatanya.
Diperkirakan, sekitar 1,5 juta rakyat Irak mati akibat embargo ekonomi AS dan PBB. AS bukannya memperbaiki politik luar negerinya, seperti saran (mimpi?) Galtung. AS terus menyiapkan diri untuk menyerang Irak. Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB Nomor 1441 bisa jadi akan menjadi pintu masuk untuk menggempur Irak.
Persenjataan Irak sendiri sebenarnya sudah hampir lumpuh. Serangan AS dan sekutunya tahun 1991 telah menghancurkan sekitar tiga perempat senjata Irak. Ketika itu, 3.800 tank Irak dilumpuhkan, 1.900 kendaraan lapis baja dihancurkan, dan 2.400 unit artileri disapu bersih. Para analis militer memperkirakan, 150.000 pasukan militer Irak dan 100.000 penduduk sipil tewas dalam perang melawan pasukan multinasional itu.
Dunia tahu, problema Irak bukan soal senjata pemusnah massal. Isu-isu “ideal” seperti ini biasa digunakan AS untuk menutupi tujuan yang sebenarnya. Menurut Richard Butler, mantan ketua tim PBB untuk pemeriksaan senjata di Irak, AS sebenarnya pemilik senjata pemusnah massal terbesar di dunia. AS juga berdiam diri atas kepemilikan 200 unit senjata Israel.
Kuat dugaan, AS bermaksud menguasai minyak Irak. Jika Bush dan kawan-kawan berhasil menggulingkan Presiden Saddam Hussein, AS secara tak langsung menguasai cadangan minyak kedua terbesar di dunia, sekaligus menguasai harga minyak.

Menurut perkiraan resmi, Irak memiliki cadangan minyak 115 milyar barrel. Namun, beberapa perusahaan minyak memperkirakan jumlah sebenarnya dua kali lipat dari angka itu. Sedangkan Arab Saudi memiliki cadangan minyak sebesar 261 milyar barrel. Ahmed Chalabi dari Center for Global Energy Studies memperkirakan, dengan pengembangan teknologi tertentu, di Irak dapat ditambang tujuh kali lebih banyak dari jumlah yang ditambang saat ini, yaitu sekitar 1,5 juta barrel. (Lebih banyak dari produksi Arab Saudi sekitar sembilan juta barrel saat ini).

Dengan potensi minyak yang begitu besar, “logis” jika AS “ngiler”, mengingat negara ini memiliki ketergantungan amat tinggi terhadap minyak. Kini, AS mengimpor sekitar 11 juta barrel per hari (selisih kebutuhan minyak 19 juta barrel, produksinya hanya delapan juta barrel per hari). Tahun 2002, diperkirakan impor minyak AS akan menjadi sekitar 18 juta barrel per hari.
Pasca-11 September 2001, seperti disebutkan Galtung, politik luar negeri AS justru bertentangan dengan isi suratnya kepada Bush. Saran Galtung tetap menjadi “mimpi” yang indah bagi manusia. AS dan sekutunya belum berminat mengubah politik luar negerinya. Justru AS sibuk berpropaganda tentang kehebatan negerinya, tentang toleransinya kepada warga Muslim AS, dan tentang bahaya Al Qaeda. Jutaan dollar AS dialirkan untuk iklan-iklan macam itu. AS sibuk memburu teroris sesuai versinya, tidak memanfaatkan posisinya untuk menjadi “pemimpin dunia yang adil”.

Galtung bisa bermimpi lagi, alangkah indahnya jika dana-dana propaganda itu dialirkan kepada Indonesia dalam bentuk “pengurangan utang” sehingga negeri ini tidak terseok-seok jalannya dalam memperbaiki kondisi perekonomiannya. Juga, tak perlu melego aset-aset produktifnya untuk membayar utang. Namun, namanya juga mimpi. Selamat bermimpi Pak Galtung. Di dunia nyata yang berlaku kini adalah “power”. Bukan hukum, dan bukan moral. (Artikel ini pernah dimuat di Harian Kompas, 31 Desember 2002).

Ed. Sudono Syueb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *