JANGAN BIARKAN HIRUK-PIKUK POLITIK MENGABURKAN PERSOALAN “MAKAR”
Oleh MASYKUR SARMIAN, Alumni Pesantren Ar Roudhotul Ilmiyah Kertosono Nganjuk Jawa Timur dan Ketua PW FOKAL IMM Kalimantan Timur
Dewandakwahjatim.com, Samarinda – Ada saatnya sebuah peristiwa politik begitu menyita perhatian publik, sampai-sampai persoalan lain yang jauh lebih serius nyaris tenggelam di balik riuhnya pemberitaan. Kita sedang menyaksikan salah satu momen seperti itu.
Publik beberapa hari terakhir disuguhi drama politik seputar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka : apakah ia akan bertahan, mundur, atau diberhentikan melalui proses politik di parlemen ? Kini, pada Kamis, 12 November 2026, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR. DPR pun membatalkan rapat paripurna yang semula dijadwalkan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan tersebut.
Satu babak tampaknya telah berubah. Namun, apakah seluruh persoalan bangsa ikut selesai ?
Di sinilah kita perlu berhenti sejenak. Jangan sampai perhatian publik hanya terpaku pada pertanyaan : siapa yang berhenti dan siapa yang diberhentikan, sementara pertanyaan yang lebih besar justru luput dari pengawasan: apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara, serta mengapa penyelidikan kini merambah dugaan tindak pidana makar ?
Ketika isu berganti, kewaspadaan jangan ikut berhenti.
Jangan tertukar antara panggung dan persoalan utama
Pengunduran diri seorang Wakil Presiden tentu bukan peristiwa kecil. Ia menyangkut jabatan konstitusional, stabilitas pemerintahan, dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Karena itu, prosesnya harus berjalan sesuai konstitusi dan ketentuan hukum.
Namun, pada saat yang hampir bersamaan, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan perkembangan penyelidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat bersama Komisi III DPR pada 12 November 2026, Kapolri mengungkap dugaan keterlibatan empat tersangka, termasuk sejumlah mantan pejabat tinggi Polri.
Menurut keterangan Kapolri, penyadapan diduga dilakukan melalui perintah yang tidak mengikuti prosedur resmi, tanpa mekanisme verifikasi sebagaimana mestinya, disertai pengelolaan dan penghapusan data elektronik. Sasaran penyadapan yang disebutkan juga tidak terbatas pada Presiden, tetapi meliputi lingkungan Istana, pejabat pemerintah, anggota DPR, tokoh politik, kepala daerah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, aktivis, hingga mahasiswa.
Jika dugaan itu terbukti, persoalannya sungguh tidak sederhana. Kita tidak sedang membicarakan sekadar pelanggaran administrasi sebuah lembaga. Kita sedang berbicara tentang kemungkinan penyalahgunaan instrumen kekuasaan untuk mengawasi, mengumpulkan informasi, bahkan mungkin memengaruhi kehidupan bernegara di luar mekanisme hukum.
Akan tetapi, kita juga harus jernih. Dugaan penyadapan ilegal tidak otomatis membuktikan adanya makar. Kapolri sendiri menyatakan bahwa dugaan permufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintahan masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Artinya, penyidik harus membuktikan tujuan, rangkaian perintah, hubungan antarperbuatan, serta unsur-unsur pidananya. Tidak boleh ada kesimpulan yang mendahului pembuktian.
Justru karena tuduhannya berat, penyelidikannya harus lebih terang.
Makar bukan isu untuk diperdagangkan
Kata makar bukan kata ringan. Ia menyangkut ancaman terhadap negara dan pemerintahan yang sah. Karena itu, jangan digunakan sembarangan untuk menakut-nakuti lawan politik, tetapi jangan pula dihindari ketika terdapat indikasi yang layak diselidiki.
Kita harus membedakan kritik dengan makar, oposisi dengan permufakatan jahat, perbedaan politik dengan tindakan yang benar-benar bertujuan menggulingkan pemerintahan secara melawan hukum.
Dalam negara demokrasi, mengkritik Presiden bukan makar. Menolak kebijakan pemerintah bukan makar. Menggalang kekuatan politik untuk mengoreksi kekuasaan melalui jalur konstitusional juga bukan makar.
Namun, jika terdapat tindakan terorganisasi yang disertai tujuan dan unsur pidana untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, negara wajib mengusutnya secara serius. Tidak boleh ada perlindungan karena pelakunya pernah memiliki jabatan, kedekatan, pengaruh, atau kekuatan politik.
Di sinilah ujian sesungguhnya bagi penegakan hukum: berani mengusut siapa pun, tetapi tidak boleh menghukum siapa pun tanpa bukti.
Jangan sampai hukum menjadi pedang bagi lawan dan payung bagi kawan.
Siapa yang diuntungkan jika perhatian publik terpecah ?
Pertanyaan ini patut diajukan, tetapi jawabannya tidak boleh dibangun dari prasangka.
Apakah hiruk-pikuk pengunduran diri Gibran berkaitan dengan terbukanya kasus penyadapan dan dugaan makar ? Apakah kedua peristiwa itu memiliki hubungan? Ataukah keduanya memang perkara berbeda yang kebetulan muncul dalam waktu berdekatan ?
Sampai saat ini, belum ada bukti terbuka yang cukup untuk menyimpulkan bahwa pengunduran diri Gibran sengaja dirancang untuk mengalihkan perhatian publik dari perkara penyadapan dan dugaan makar. Kita tidak boleh mengarang hubungan sebab-akibat hanya karena waktunya berdekatan.
Tetapi satu hal tidak dapat ditawar: apa pun hubungan kedua peristiwa itu, perhatian publik terhadap perkara dugaan makar tidak boleh mengendur.
Jangan sampai satu drama politik selesai, lalu kita merasa seluruh persoalan telah selesai. Jangan sampai pergantian berita membuat kita lupa bahwa ada dugaan penyalahgunaan kewenangan yang harus dibuka seterang-terangnya.
Dalam politik, perhatian publik adalah sumber daya yang sangat berharga. Ketika perhatian tersedot ke satu peristiwa, peristiwa lain bisa kehilangan pengawasan. Karena itu, masyarakat harus mampu melihat lebih dari satu panggung sekaligus.
Negara tidak boleh dikelola dengan sandiwara, hukum tidak boleh dijalankan dengan prasangka
Kita tidak sedang membela seseorang, kelompok, partai, atau kekuasaan tertentu. Kita sedang membela prinsip bahwa negara harus berjalan di atas hukum, bukan di atas kepentingan orang-orang yang sedang berebut pengaruh.
Jika Gibran mengundurkan diri, proses konstitusional harus dijalankan dengan benar. Jika ada dugaan penyadapan ilegal, semua pihak yang terlibat harus diperiksa secara objektif. Jika ditemukan bukti permufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintahan, perkara itu harus diproses sesuai hukum. Namun, jika unsur makar tidak terbukti, jangan memaksakan tuduhan hanya untuk membangun pembenaran politik.
Kita juga perlu mengingatkan pemerintah: kewenangan besar menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Aparat penegak hukum tidak boleh menjadi alat untuk menyelesaikan persaingan kekuasaan. Presiden tidak boleh hanya dilindungi dari lawan politik, tetapi juga harus dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan oleh orang-orang yang berada di lingkaran negara sendiri.
Sebab, ancaman terhadap negara tidak selalu datang dari luar pagar Istana. Kadang-kadang, yang paling berbahaya justru penyalahgunaan kewenangan dari dalam institusi yang seharusnya menjaga negara.
Jangan lengah menunggu kejutan berikutnya
Hari ini publik menyaksikan Gibran menyerahkan surat pengunduran diri. Kemarin publik menyaksikan desakan pemakzulan. Hari ini pula publik mendengar perkembangan penyelidikan dugaan penyadapan ilegal dan dugaan makar.
Boleh jadi, masih akan ada kejutan berikutnya. Namun, bangsa ini jangan hanya menjadi penonton yang sibuk menebak siapa akan jatuh dan siapa akan naik.
Kita harus menjadi warga negara yang mampu menjaga akal sehat, mengawasi kekuasaan, dan menuntut penegakan hukum tanpa tebang pilih.
Jangan biarkan hiruk-pikuk politik membuat kita kehilangan fokus. Jangan biarkan pergantian jabatan menutup perkara yang belum selesai. Jangan biarkan istilah makar menjadi alat propaganda, tetapi jangan pula membiarkan dugaan makar yang serius menguap tanpa penyelidikan yang tuntas.
Sebab, persoalan bangsa bukan sekadar siapa yang berhenti atau siapa yang diberhentikan. Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah apakah negara ini masih berdiri tegak di atas konstitusi dan hukum, atau justru sedang dipertaruhkan oleh permainan kekuasaan.
Yang harus kita kawal bukan hanya kejatuhan seseorang, melainkan keselamatan konstitusi. Yang harus kita tuntut bukan kemenangan satu kelompok, melainkan tegaknya hukum bagi siapa pun.
Dan satu kalimat perlu kita pegang bersama :
Jangan sampai kita terlalu sibuk menghitung siapa yang turun dari panggung kekuasaan, hingga lupa memeriksa siapa yang sedang bermain di balik panggung negara.
12 November 2026
Admin: Kominfo DDII Jatim
Uploader: Sudono Syueb