Oleh Biro Kominfo Dewan Da’wah Jatim
Dewandakwahjatim.com, PROBOLINGGO – DDII JATIM: Dengan adanya fakta bahwa jumlah umat Islam di Indonesia mayoritas, maka persoalan dakwah bukan sekadar persoalan umat Islam saja. Maka orientasi dan sasaran dakwah harus inklusif yang menyatukan kepentingan umat dan kepentingan rakyat. Dalam konteks itu tidak ada perbedaan signifikan antara kepentingan umat dan kepentingan rakyat secara keselruhan.
Hal itu ditegaskan Ketua Biro Kominfo dan Dakwah Digital DDII Jatim Ainur Rafiq Sophiaan SE.M.Si dalam Kajian Bakda Subuh sebelum dimulainya Musyawarah Daerah ke-2 DDII Kota Probolinggo di Masjid Al Hidayah, Jl Basuki Rahmat, Probolinggo, Ahad {6/9/20026). Hadir sekitar 100 orang pengurus dan anggota ormas Islam tersebut.
Berdasarkan statistik terakhir, Ainur mengutip data BPS, jumlah umat Islam di Indonesia 87 persen. Jumlah itu setara dengan sekitar 250 juta jiwa dari total penduduk Indonesia 290 juta jiwa. Dengan fakta itu tergambar bahwa posisi dan kondisi umat Islam sangat menentukan masa depan bangsa ini.
Dengan mengutip pernyataan mantan Gubernur Lemhanas Letjen TNI Pur Sayidiman Surjohadiprodjo bahwa untUk memajukan bangsa dan negara Indonesia kuncinya adalah majukan umat Islam lebh dahulu.
“Saya sependapat 1000 persen dengan almarhum Pak Sayidiman. Umat Islam tidak boleh pasif dan harus aktif menentukan masa depan republik ini,” tandas jurnalis senior itu.
Lantas Ainur mengutip beberapa persoalan bangsa Indonesia yang tak kunjung reda, seperti rendahnya tingkat pendidikan, stunting, korupsi, dan kemiskinan.
“Siapa sebenarnya yang mengalami persoalan tersebut pasti umat Islam yang mayoritas, Yang korupsi juga sebagian besar orang Islam, bahkan di antaranya ada kiai. Lalu apa bedanya dengan masalah umat dengan bangsa ini,” tanyanya penuh keseriusan.
Peran Negarawan, Dai, dan Pendidik
Sebab itu, pria asli Lamongan itu menyarankan agar sasaran dan orientasi dakwah harus bersifat inklusif, yaitu dakwah yang bersentuhan langsung dengan realitas sosial dan tidak membedakan dengan masalah bangsa dan negara, Bahkan, lanjutnya, dakwah harus seiring dengan tekad pemeritah untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Dakwah kita jangan sampai eksklusif yang mengambil jarak diametral dengan persoalan bangsa dan negara. Kalau demikian, cara pandang kita makin sempit dan hanya bisa marah-marah. Tidak memberi solusi dan tidak punya kawan banyak. Yang muncul hanya narasi negatif di banyak medsos yang sama sekali jauh dari kebenaran,” pesannya.
Dalam kesempatan itu wartawan politik yang pernah 20 tahun bekerja di harian berbahasa Inggris The Jakarta Post itu menggambarkan tokoh utama pendiri Partai Masyumi (Orde Lama) dan DDII pada 26 Februari 1967 lalu M. Natsir sebagai sosok yang memiliki tiga kompetensi, yaitu negarawan, dai dan pendidik.
“Para dai DDII harus memahami masalah politik, dakwah, dan pendidikan dengan benar. Kita tahu bahwa a tokoh-tokoh Masyumi dan DDII lainnya sangat piawai dalam ketga hal tadi,” katanya.
Terlebih lagi jika hendak mempelajari dunia politik, Ainur berpesan dengan mengutip Antonio Gramsci bahwa dalam politik ada panggung depan dan panggung belakang. Keduanya sering berbeda fakta.
“Karena itu hati-hati para dai kalau membagi tautan di medsos soal politik di WA dan lainnya. Jangan terjebak pada hoaks, kebencian, dan disinformasi. Lihat konteksnya dan diverifikasi dahulu. Semua ada konsekuensi hukum dunia dan akhiratnya,” nasehatnya dengan mengutip QS An Nur ayat 19. ***
Admin: Biro Kominfo DDII Jatim
Editor: Sudono Syueb