Ketika Mantan Presiden Tidak Bersedia Berhenti Berkuasa
Oleh : In’amul Mustofa, M. IP., Pemerhati Demokrasi dan Kebijakan Publik
Dewandakwahjatim.com, Yogyakarta – Ada drama politik yang tidak selesai hanya dengan satu pidato. Ia memiliki episode, tokoh, konflik, dan kejutan yang terus berganti. Peristiwa pengunduran diri Gibran, yang kemudian disusul pidato bernuansa pengorbanan dan kenegarawanan, barangkali merupakan salah satu episode paling menarik dari drama politik Indonesia belakangan ini. Namun, di balik pidato yang memukau, ada pertanyaan yang jauh lebih penting: apakah kita sedang menyaksikan penyelesaian sebuah persoalan politik, atau justru sedang melihat bagaimana sebuah persoalan besar berusaha ditutup dengan drama yang mengharukan?
Pidato Gibran memang disampaikan dengan santun, rendah hati, dan penuh nuansa pengorbanan. Ia mengakui pernah menerima tawaran untuk mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024, mengakui peran partai yang membesarkannya, serta menyampaikan rasa bersalah karena telah mengecewakan banyak pihak. Secara komunikasi politik, pidato itu berhasil membangun citra seorang anak muda yang bersedia mengalah demi kepentingan bangsa.
Tetapi politik tidak boleh hanya dinilai dari keindahan kata-kata. Ada jarak antara apa yang diucapkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi.
Sehari sebelumnya, menurut rangkaian pernyataan yang berkembang, Gibran masih menyampaikan tekad untuk memperjuangkan posisinya melalui jalur hukum. Esoknya, ia tampil dengan pesan bahwa keputusan yang diambil merupakan bentuk pengorbanan demi kepentingan yang lebih besar. Dua pernyataan dalam rentang waktu yang sangat pendek itu menghadirkan pertanyaan mengenai konsistensi sikap politiknya.
Bukan berarti seseorang tidak boleh berubah pikiran. Dalam politik, perubahan sikap bahkan bisa menjadi tanda kedewasaan. Tetapi ketika perubahan itu dibungkus dengan narasi pengorbanan, publik berhak bertanya: apakah kita sedang menyaksikan kesadaran politik, atau sebuah strategi komunikasi untuk membangun citra sebagai korban?
Di sinilah konsep playing the victim menjadi relevan. Politik modern mengenal kecenderungan mengubah posisi seseorang dari pihak yang harus menjelaskan tindakannya menjadi pihak yang justru meminta simpati karena merasa dikorbankan. Dengan cara demikian, perhatian publik bergeser. Persoalan mengenai proses dan tanggung jawab perlahan digantikan oleh perasaan iba terhadap tokoh yang sedang berada di tengah kontroversi.
Bahaya terbesar dari drama semacam ini bukan terletak pada berhasil atau tidaknya Gibran memperoleh simpati. Bahayanya adalah ketika simpati publik membuat kita lupa pada persoalan konstitusional yang melatarbelakanginya.
Dari Gibran, Kita Harus Kembali kepada Jokowi
Pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024 tidak dapat dipahami sebagai peristiwa yang muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan bagian dari rangkaian dinamika politik yang lebih panjang, terutama setelah hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan mengalami keretakan.
Di balik peristiwa itu terdapat persoalan tentang batas kekuasaan, ambisi politik, dan hubungan seorang presiden dengan partai yang dahulu mengantarkannya ke puncak kekuasaan.
Wacana perpanjangan masa jabatan maupun gagasan tiga periode pernah menjadi bagian dari perdebatan politik nasional. Ketika jalan tersebut tidak memperoleh legitimasi konstitusional, persoalan kemudian bergeser ke arah bagaimana pengaruh politik dapat dipertahankan melalui konfigurasi kekuasaan yang berbeda.
Dalam konteks itulah pencalonan Gibran menjadi penting untuk dibaca. Perubahan aturan mengenai persyaratan usia calon wakil presiden melalui putusan Mahkamah Konstitusi, yang kemudian membuka jalan bagi pencalonannya, bukan sekadar persoalan administratif. Ia menimbulkan perdebatan serius mengenai etika kelembagaan, konflik kepentingan, dan independensi institusi negara.
Karena itu, pidato Gibran tidak boleh menjadi semacam penghapus ingatan kolektif. Pengakuan terhadap partai yang pernah membesarkannya memang patut dicatat. Namun, jangan sampai pengakuan itu justru mengaburkan fakta bahwa persoalan yang diperdebatkan jauh lebih besar daripada hubungan personal antara Gibran dan PDI Perjuangan.
PDI Perjuangan sendiri telah mengingatkan bahwa pengunduran diri dan pidato bernuansa pengorbanan tidak boleh menghentikan evaluasi terhadap proses kelembagaan dan aspek konstitusional pencalonannya. Sikap ini penting. Sebab, demokrasi tidak boleh membiarkan persoalan institusional selesai hanya karena tokoh yang terlibat telah menyampaikan permintaan maaf atau pidato yang menyentuh.
Sejarah tidak boleh dikalahkan oleh kemampuan seseorang memainkan emosi publik.
Pascakepresidenan
Persoalan yang lebih mendasar sesungguhnya berada pada Jokowi. Di sinilah drama politik tersebut menemukan asal-usul dan makna yang lebih luas.
Setelah seorang presiden menyelesaikan masa jabatannya, secara konstitusional ia harus menyerahkan seluruh kewenangan pemerintahan kepada presiden berikutnya. Tetapi secara politik, pengaruh seorang mantan presiden tentu tidak serta-merta hilang. Ia masih memiliki pendukung, jaringan, pengalaman, dan sumber daya sosial-politik.
Hal itu bukan persoalan. Bahkan, mantan presiden dapat memberikan kontribusi besar bagi kehidupan demokrasi melalui nasihat, keteladanan, dan dukungan terhadap pemerintahan yang sah.
Persoalan muncul ketika pengaruh tersebut tidak lagi ditempatkan sebagai kontribusi seorang negarawan, melainkan digunakan untuk mempertahankan kendali atas pemerintahan setelah mandat konstitusionalnya berakhir.
Di sinilah kita perlu membedakan antara pengaruh politik dan praktik kekuasaan.
Seorang mantan presiden boleh mendukung kandidat, terlibat dalam kampanye, membangun komunikasi politik, bahkan memberikan pandangan mengenai kebijakan publik. Namun, ia tidak boleh mengubah dukungan politik menjadi semacam saham kepemilikan atas pemerintahan yang kelak terbentuk.
Dukungan politik tidak boleh menjadi surat utang yang harus dibayar dengan jabatan, akses kekuasaan, perlindungan, atau kendali atas keputusan negara.
Saya melihat persoalan Jokowi dalam kerangka ini. Dukungan politiknya kepada Prabowo dalam Pilpres 2024 memang menjadi salah satu faktor penting dalam konfigurasi kemenangan politik. Namun, pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah dukungan tersebut berhenti sebagai pilihan politik dalam kompetisi demokratis, atau berkembang menjadi upaya mempertahankan pengaruh di dalam pemerintahan baru.
Perbedaan itu sangat mendasar.
Kita dapat membandingkannya secara normatif dengan Barack Obama yang mendukung Joe Biden. Dukungan seorang mantan presiden kepada kandidat penerus semestinya merupakan dukungan terhadap keberlanjutan agenda politik dan kepercayaan demokratis, bukan transaksi untuk mempertahankan kendali pemerintahan. Persoalannya bukan apakah seorang mantan presiden boleh berharap agenda politiknya dilanjutkan, melainkan apakah ia menghormati kemandirian presiden yang telah memperoleh mandat baru dari rakyat.
Prinsip inilah yang harus dijaga.
Ketika dukungan politik berubah menjadi tuntutan pembagian kekuasaan, demokrasi berisiko bergeser menjadi hubungan patron-klien. Pemerintahan baru tidak lagi sepenuhnya dibentuk berdasarkan mandat elektoral, kapasitas, dan kebutuhan negara, melainkan juga berdasarkan perhitungan utang politik kepada kekuatan yang berada di luar pemerintahan.
Matahari Kembar dalam Pemerintahan
Dalam sistem presidensial, presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif. Ia memperoleh mandat langsung dari rakyat dan bertanggung jawab atas seluruh kebijakan pemerintahannya.
Namun, bagaimana jika di dalam pemerintahan terdapat pusat pengaruh lain yang tidak memiliki mandat konstitusional, tetapi masih memiliki jaringan politik, loyalitas personal, dan kemampuan memengaruhi pejabat negara?
Inilah yang dapat kita sebut sebagai persoalan informal power.
Kekuasaan informal sebenarnya bukan sesuatu yang selalu buruk. Dalam kehidupan politik, pengaruh personal dan jaringan sosial merupakan hal yang wajar. Tetapi ia menjadi berbahaya ketika digunakan untuk memengaruhi keputusan negara tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Lebih berbahaya lagi apabila jaringan tersebut dibangun melalui hubungan patronase, yakni ketika dukungan politik dipertukarkan dengan jabatan, akses, perlindungan, atau keuntungan tertentu.
Dalam situasi demikian, pemerintahan dapat mengalami persoalan loyalitas ganda. Secara formal, seorang menteri bertanggung jawab kepada presiden yang sedang menjabat. Tetapi secara informal, ia mungkin masih memiliki ikatan politik dengan mantan presiden yang ikut mengantarkannya ke posisi tersebut.
Kita tidak boleh serta-merta menyimpulkan bahwa setiap menteri yang memiliki kedekatan politik dengan Jokowi merupakan perpanjangan tangannya. Namun, apabila terdapat bukti bahwa pejabat aktif lebih mengutamakan arahan atau kepentingan pihak di luar pemerintahan daripada kewenangan presiden yang sah, maka persoalannya bukan lagi sekadar hubungan personal. Itu adalah persoalan konstitusional.
Dugaan penyadapan yang belakangan menjadi kontroversi juga perlu ditempatkan dalam kerangka tersebut. Jika benar terdapat praktik pengawasan atau pengumpulan informasi oleh jaringan kekuasaan di luar kewenangan resmi, maka publik berhak mengetahui siapa yang memerintahkan, untuk kepentingan apa, dan melalui mekanisme hukum yang mana.
Jangan sampai sebuah skandal hanya menjadi pertengkaran antarkelompok elite, sementara persoalan pokok tidak pernah dibuka.
Negara tidak boleh menjadi arena persaingan dua pusat komando. Presiden yang memperoleh mandat rakyat tidak boleh menghadapi bayang-bayang kekuasaan lain yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.
Dalam literatur politik, persoalan ini dapat dibaca melalui konsep state capture, yaitu keadaan ketika kepentingan kelompok tertentu mampu memengaruhi institusi negara dan proses pengambilan keputusan demi kepentingannya sendiri. Jika praktik semacam ini terjadi, maka institusi publik perlahan kehilangan independensinya.
Pemerintahan memang tetap berjalan secara formal, tetapi kedaulatan pengambilan keputusan menjadi kabur.
Prabowo dan Beban Utang Politik
Dalam situasi seperti ini, Prabowo menghadapi persoalan yang tidak sederhana. Ia adalah presiden yang memperoleh mandat konstitusional dari rakyat. Karena itu, ia harus memiliki kebebasan penuh untuk menentukan arah pemerintahan, memilih pembantu, mengendalikan kabinet, dan mempertanggungjawabkan kebijakannya.
Dukungan Jokowi dalam Pilpres 2024 merupakan fakta politik yang tidak dapat diabaikan. Namun, kemenangan elektoral tidak boleh diterjemahkan menjadi pembagian kepemilikan atas pemerintahan.
Jika sebuah kabinet dibentuk berdasarkan kompromi politik yang terlalu jauh, pemerintahan dapat menghadapi komplikasi internal. Menteri tidak lagi semata-mata bekerja berdasarkan visi presiden, tetapi juga harus memperhitungkan kepentingan jaringan politik yang berada di belakang pengangkatannya.
Akibatnya, koordinasi melemah, keputusan menjadi lambat, dan tanggung jawab politik semakin kabur.
Rakyat memilih Prabowo untuk memerintah. Rakyat tidak memberikan mandat kepada mantan presiden untuk ikut memerintah dari luar istana.
Di sinilah Prabowo harus menunjukkan kemandiriannya. Ia tidak cukup hanya menjadi presiden secara formal. Ia harus menjadi presiden secara substantif.
Mandat rakyat tidak boleh menjadi jaminan pembayaran utang politik kepada siapa pun.
Ketika Mantan Presiden Menjadi Bayang-Bayang Kekuasaan
Indonesia sebenarnya memiliki pengalaman tentang bagaimana seorang mantan presiden menjaga jarak dari kekuasaan setelah masa jabatannya selesai. Habibie, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono memiliki sejarah, jaringan, serta pengaruh politik masing-masing. Mereka tentu tidak kehilangan seluruh pengaruh setelah meninggalkan jabatan.
Tetapi dalam demokrasi, ada perbedaan antara tetap berpengaruh dan tetap ingin mengendalikan.
Seorang negarawan memahami bahwa kekuasaan memiliki batas waktu. Ia menerima bahwa setelah masa jabatannya selesai, pemerintahan adalah hak sekaligus tanggung jawab penerusnya. Ia boleh berbeda pendapat, mengkritik, atau memberikan nasihat, tetapi tidak boleh menciptakan pemerintahan tandingan melalui jaringan personal.
Demokrasi membutuhkan tradisi semacam itu.
Kekuasaan bukan warisan keluarga, bukan saham politik, dan bukan perusahaan yang dapat terus dikendalikan oleh pemilik sebelumnya. Presiden bukan pemegang saham yang berhak menentukan direksi setelah masa kontraknya selesai.
Justru pada saat meninggalkan kekuasaan, kualitas kenegarawanan seseorang diuji.
Persoalan yang kita hadapi sekarang seharusnya menjadi pelajaran penting bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Jangan sampai muncul preseden bahwa mantan presiden dapat terus mempertahankan kendali pemerintahan melalui orang-orang yang ditempatkan di berbagai lembaga dan jabatan publik.
Jika hal itu dibiarkan, demokrasi kita akan mengalami penyakit yang tidak mudah disembuhkan: mandat konstitusional berakhir, tetapi praktik kekuasaan terus berjalan.
Mengatur Etika Setelah Kekuasaan
Karena itu, persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui pertengkaran politik antara kelompok yang sedang berkuasa dan kelompok yang merasa kehilangan pengaruh. Kita membutuhkan koreksi institusional.
Parlemen harus memikirkan kemungkinan membangun kerangka hukum mengenai etika pascakepresidenan Indonesia.
Gagasan ini bukan untuk membungkam mantan presiden, apalagi merampas hak politik warga negara yang pernah menjabat sebagai kepala negara. Mantan presiden tetap memiliki hak untuk berpendapat, berorganisasi, mendukung kandidat, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.
Namun, perlu ada batas yang jelas antara partisipasi politik yang sah dan penggunaan pengaruh jabatan sebelumnya untuk menciptakan kekuasaan informal yang mengganggu pemerintahan penerus.
Pengaturan tersebut setidaknya dapat mencakup beberapa hal.
Pertama, prinsip penghormatan terhadap mandat konstitusional presiden yang sedang menjabat. Mantan presiden tidak boleh menggunakan jaringan personal untuk mengintervensi keputusan pemerintahan di luar mekanisme hukum.
Kedua, aturan mengenai konflik kepentingan dan hubungan dengan pejabat publik. Dukungan politik tidak boleh menjadi instrumen untuk memperoleh kendali atas jabatan atau keputusan negara.
Ketiga, transparansi penggunaan fasilitas dan sumber daya negara setelah masa jabatan berakhir. Fasilitas yang diberikan kepada mantan presiden harus digunakan sesuai peruntukannya, bukan menjadi sarana mempertahankan jaringan kekuasaan.
Keempat, penguatan mekanisme pengawasan terhadap praktik penyalahgunaan pengaruh politik yang melibatkan pejabat aktif maupun mantan pejabat.
Kelima, pembangunan konvensi ketatanegaraan tentang etika mantan presiden. Sebab, tidak semua persoalan demokrasi dapat diselesaikan melalui larangan hukum. Sebagian membutuhkan tradisi politik dan kesadaran kenegarawanan.
DPR dapat menginisiasi kajian dan perumusan regulasi mengenai hal tersebut. Tetapi rumusannya harus hati-hati, tidak diskriminatif, tidak berlaku surut untuk menghukum lawan politik, dan tidak membatasi kebebasan politik secara berlebihan. Yang hendak diatur adalah penyalahgunaan pengaruh dan konflik kepentingan, bukan hak seseorang untuk tetap menjadi warga negara yang aktif secara politik.
Sebab, kita tidak sedang membutuhkan undang-undang untuk mengakhiri kehidupan politik mantan presiden. Kita membutuhkan aturan agar berakhirnya jabatan benar-benar dihormati sebagai berakhirnya kewenangan memerintah.
Awas Drama Menghapus Sejarah!
Pada akhirnya, persoalan Gibran jauh lebih besar daripada pidato pengunduran dirinya. Persoalan Jokowi juga jauh lebih besar daripada hubungannya dengan Prabowo. Dan persoalan Prabowo bukan sekadar bagaimana menjaga keseimbangan politik di dalam kabinet.
Kita sedang berhadapan dengan ujian kedewasaan demokrasi.
Apakah Indonesia mampu membedakan antara pengaruh politik dan kekuasaan konstitusional? Apakah seorang mantan presiden bersedia menerima bahwa mandatnya telah selesai? Apakah presiden yang baru terpilih mampu berdiri mandiri tanpa dibayangi kepentingan pendahulunya? Dan apakah parlemen cukup berani memperbaiki aturan ketika praktik politik mulai bergerak melampaui batas konstitusi?
Jangan sampai kita terlalu sibuk mengagumi pidato seseorang hingga lupa memeriksa sejarah yang melatarbelakanginya.
Sebab, demokrasi bukan panggung pertunjukan tempat siapa yang paling pandai memainkan emosi publik akan memenangkan sejarah. Demokrasi adalah sistem yang mengharuskan kekuasaan tunduk kepada hukum, jabatan tunduk kepada batas waktu, dan setiap pemimpin bersedia mempertanggungjawabkan tindakannya.
Ada satu pelajaran penting yang harus kita ambil dari drama politik ini: seorang presiden boleh meninggalkan istana dengan pengaruh yang besar, tetapi ia tidak boleh membawa istana kekuasaan ke luar untuk dirinya.
Kekuasaan memiliki masa jabatan. Pengaruh mungkin bertahan lebih lama. Namun, tidak seorang pun berhak mengubah pengaruh itu menjadi mandat pemerintahan yang tidak pernah diberikan oleh rakyat.
Seorang negarawan tahu kapan harus memimpin. Tetapi yang lebih penting, ia tahu kapan harus berhenti dan taat aturan.
Penulis, hobby bersepeda, pemerhati demokrasi & kebijakan publik
Admin; Kominfo DDII Jatim
Uploader: Sudono Syueb