Siapa yang Mengendalikan, Siapa yang Menerima, dan Siapa yang Diuntungkan ?
Oleh MASYKUR SARMIAN,
Alumni Pesantren Ar Roudhotul Ilmiyah Kertosono Nganjuk Jatim dan Ketua PW FOKAL IMM Kalimantan Timur
Dewandakwahjatim.com, Samarinda – Terungkapnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional bukan sekadar perkara pelanggaran prosedur kepolisian. Jika seluruh dugaan itu terbukti, persoalannya jauh lebih besar: ada instrumen negara yang diduga digunakan untuk mengumpulkan informasi di luar mekanisme penegakan hukum yang semestinya.
Pertanyaan publik pun semakin berkembang. Apakah ini hanya tindakan sejumlah oknum aparat, atau terdapat kepentingan yang lebih luas di balik operasi tersebut ?
Pertanyaan itu tidak boleh dijawab dengan prasangka. Namun, juga tidak boleh dihentikan hanya dengan penjelasan bahwa beberapa orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Sebab, dalam sebuah operasi yang menggunakan teknologi, kewenangan, personel, dan akses institusional, selalu ada mata rantai yang perlu diperiksa. Siapa yang menentukan sasaran ? Siapa yang memberikan persetujuan ? Siapa yang menjalankan ? Siapa yang menerima hasilnya? Dan untuk kepentingan siapa informasi tersebut dikumpulkan?
Inilah inti persoalannya.
1. EMPAT JENDERAL : APAKAH SUDAH MENYENTUH SELURUH RANTAI ?
Hingga 8 November 2026, pemberitaan menyebut empat jenderal telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini : Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Menurut keterangan penyidik yang diberitakan, dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025–2026. Sejumlah nomor dimasukkan ke dalam sistem LIMS tanpa melalui verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan proses penyelidikan atau penyidikan yang sah. Pada Oktober 2026, terdapat pula dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan.
Penyidik juga menjelaskan bahwa Eko Hadi dan Ahrie Sonta harus memperoleh persetujuan Slamet Uliandi sebelum melakukan provisioning atau penyadapan. Slamet kemudian disebut menyetujui penghapusan hasil penyadapan.
Ini merupakan informasi penting karena mulai memperlihatkan adanya struktur persetujuan operasional. Namun, struktur tersebut belum otomatis menjelaskan siapa penggagas awal, siapa yang menentukan seluruh sasaran, dan siapa pengendali tertinggi operasi.
Polri sendiri menyatakan bahwa pemberi perintah masih ditelusuri. Artinya, penyidikan belum selesai menjawab pertanyaan tentang keseluruhan rantai komando.
Dengan demikian, empat tersangka bukan otomatis empat orang yang mewakili seluruh mata rantai. Bisa saja penyidikan menemukan bahwa pertanggungjawaban berhenti pada mereka. Bisa pula ditemukan pihak lain yang memiliki peran berbeda. Semuanya harus ditentukan berdasarkan bukti.
2. MATA RANTAI PERTAMA : SIAPA YANG MENGGAGAS DAN MENGENDALIKAN ?
Dalam sebuah operasi pengumpulan informasi, pelaksana teknis tidak selalu merupakan penggagas. Orang yang memasukkan nomor ke sistem belum tentu orang yang menentukan siapa yang harus dipantau. Orang yang memberikan persetujuan operasional juga belum tentu merupakan pihak yang merancang tujuan keseluruhan operasi.
Karena itu, penyidikan harus membedakan beberapa peran: penggagas, pemberi perintah, penentu sasaran, pemberi persetujuan, pelaksana teknis, dan pengendali.
Pertanyaan paling mendasar adalah: dari mana daftar nomor yang dimasukkan ke LIMS berasal ?
Apakah daftar tersebut disusun berdasarkan penilaian internal aparat ? Apakah ada permintaan dari pejabat tertentu ? Apakah terdapat komunikasi dengan pihak di luar institusi kepolisian ? Apakah ada pihak yang secara berkala menentukan sasaran baru ?
Pertanyaan ini penting karena sasaran operasi sering kali lebih menggambarkan tujuan daripada sekadar cara pelaksanaannya.
Jika yang dipantau hanya berkaitan dengan perkara pidana tertentu, penyidik perlu menjelaskan dasar hukumnya. Tetapi jika sasaran mencakup Presiden, pejabat negara, pimpinan partai, tokoh politik, jurnalis, aktivis, dan pengusaha tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum, maka alasan dan tujuan pengumpulan informasi harus diperiksa secara lebih mendalam.
Jangan sampai penyidikan hanya menemukan siapa yang menjalankan perintah, tetapi tidak pernah menjelaskan dari mana perintah itu berasal.
3. MATA RANTAI KEDUA : SIAPA YANG MENERIMA HASIL PENYADAPAN ?
Inilah bagian yang menurut saya paling krusial.
Dalam operasi pengumpulan informasi, pelaksana dan penerima manfaat tidak harus orang yang sama. Seseorang bisa mengoperasikan sistem, orang lain memberikan persetujuan, sementara pihak ketiga menerima dan menggunakan informasi yang diperoleh.
Karena itu, penyidikan tidak cukup hanya memeriksa siapa yang melakukan penyadapan. Harus ditelusuri siapa yang mengakses hasilnya, siapa yang membuat salinan, siapa yang menerima laporan, dan apakah informasi tersebut pernah dikirim ke luar sistem internal.
Jejak digital, perangkat komunikasi, catatan akses, dokumen elektronik, serta komunikasi antarpihak perlu diperiksa secara menyeluruh.
Apabila hasil penyadapan pernah disampaikan kepada pihak di luar institusi, pertanyaan berikutnya adalah apakah penerima mengetahui asal-usul informasi tersebut dan apakah ia menggunakannya untuk kepentingan tertentu.
Di sinilah konsep end user menjadi relevan : siapa pengguna akhir dari informasi yang dikumpulkan ?
Pengamat intelijen Wawan Purwanto juga menekankan pentingnya menelusuri pemberi perintah dan pihak yang menerima serta memanfaatkan hasil penyadapan, bukan hanya pelaksana teknisnya.
Dengan kata lain, penyidikan harus bergerak dari pertanyaan siapa yang menyadap menuju pertanyaan siapa yang membutuhkan hasil sadapan tersebut.
4. MATA RANTAI KETIGA : SIAPA YANG MEMPEROLEH KEUNTUNGAN POLITIK ?
Inilah wilayah yang paling sensitif sekaligus paling penting untuk dianalisis.
Informasi tentang komunikasi Presiden, pejabat negara, pimpinan partai, dan tokoh-tokoh strategis memiliki nilai politik yang potensial. Informasi semacam itu dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antarelite, perbedaan kepentingan, arah kebijakan, konfigurasi koalisi, serta kemungkinan perubahan peta kekuasaan.
Namun, potensi manfaat tidak sama dengan bukti bahwa manfaat tersebut benar-benar diperoleh atau digunakan oleh pihak tertentu.
Secara analitis, setidaknya ada tiga kemungkinan kepentingan yang perlu diuji.
Pertama, mempertahankan pengaruh politik. Informasi mengenai komunikasi dan hubungan antar elite dapat digunakan untuk memetakan kekuatan, membaca loyalitas, dan mengantisipasi keputusan politik yang mungkin mengubah keseimbangan pengaruh.
Kedua, memperoleh daya tawar. Informasi sensitif, apabila berada di tangan pihak yang tidak berwenang, berpotensi menjadi instrumen tekanan atau negosiasi politik. Namun, apakah hal itu terjadi dalam perkara ini harus dibuktikan melalui jejak penggunaan informasi.
Ketiga, memengaruhi konfigurasi kekuasaan. Ini merupakan hipotesis yang lebih jauh. Jika informasi dikumpulkan secara sistematis terhadap Presiden dan sejumlah tokoh strategis, patut diteliti apakah ada tujuan untuk memengaruhi arah pemerintahan atau dinamika suksesi politik.
Pertanyaan tentang kemungkinan kaitan dengan hubungan Prabowo, Jokowi, dan Gibran juga dapat menjadi bagian dari analisis politik. Akan tetapi, sampai sekarang belum ada bukti publik yang memastikan bahwa operasi penyadapan ini dirancang untuk mempercepat pergantian Presiden atau mempersiapkan pengambilalihan kekuasaan oleh pihak tertentu.
Hipotesis tersebut boleh diuji, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai fakta.
5. MEMBACA PENGARUH SOLO DAN HAMBALANG
Dalam dinamika politik nasional, istilah Solo dan Hambalang sering digunakan untuk menggambarkan dua lingkaran pengaruh yang diasosiasikan dengan Jokowi dan Prabowo.
Sepuluh tahun pemerintahan sebelumnya tentu memberikan ruang bagi terbentuknya jaringan politik, birokrasi, ekonomi, dan hubungan personal. Pergantian pemerintahan tidak serta-merta menghapus seluruh jaringan tersebut.
Di sisi lain, pemerintahan baru memiliki mandat konstitusional dan kewenangan formal untuk menentukan arah kebijakan serta melakukan pembenahan institusi negara.
Di sinilah teori perimbangan kekuatan menjadi relevan.
Kekuasaan formal tidak selalu identik dengan pengaruh informal. Orang yang tidak lagi memegang jabatan dapat saja masih memiliki jaringan. Sebaliknya, orang yang memegang jabatan tertinggi belum tentu menguasai seluruh relasi kepentingan yang terbentuk sebelumnya.
Namun, kita harus menghindari kesimpulan bahwa setiap perkara yang menyentuh pejabat lama pasti merupakan pertarungan Solo melawan Hambalang. Begitu pula, kedekatan seorang pejabat atau Ketua Umum partai dengan tokoh tertentu tidak dapat dijadikan bukti bahwa ia terlibat dalam operasi penyadapan.
Yang perlu diuji adalah hubungan konkret : apakah ada komunikasi, instruksi, aliran informasi, pembiayaan, atau penggunaan hasil penyadapan yang dapat dibuktikan ?
Jika ada, ungkap. Jika tidak ada, jangan dipaksakan.
6. APAKAH ADA MISI POLITIK YANG LEBIH BESAR ?
Pertanyaan ini muncul karena besarnya risiko yang melekat pada dugaan operasi tersebut. Ketika pejabat tinggi dengan pengalaman panjang dalam institusi keamanan diduga terlibat dalam tindakan yang menyentuh komunikasi Presiden, publik wajar bertanya apakah persoalannya hanya menyangkut tindakan individual.
Tetapi besarnya risiko tidak otomatis membuktikan adanya pemberi perintah dari luar.
Ada sejumlah kemungkinan yang harus dibuka : kepentingan individual, loyalitas yang keliru, penyalahgunaan kewenangan, agenda kelembagaan yang menyimpang, atau kemungkinan adanya kepentingan politik yang lebih luas.
Semua kemungkinan tersebut harus diuji.
Jika memang ada misi yang lebih besar, penyidik harus menemukan hubungan antara tindakan teknis, tujuan operasi, penerima informasi, dan manfaat yang hendak diperoleh.
Jangan sampai publik hanya mendengar bahwa ada penyadapan terhadap Presiden, tetapi tidak pernah mengetahui mengapa Presiden menjadi sasaran, siapa yang membutuhkan informasi tersebut, dan untuk apa informasi itu akan digunakan.
7. PERTANYAAN YANG TIDAK BOLEH DIHINDARI PENYIDIK
Menurut saya, ada tujuh pertanyaan yang harus dijawab secara terbuka sejauh tidak mengganggu proses hukum.
Pertama, berapa jumlah sebenarnya nomor yang dimasukkan ke dalam sistem LIMS dan siapa yang menentukan daftar tersebut ?
Kedua, siapa yang memerintahkan pemasukan nomor-nomor tersebut dan atas dasar kewenangan apa ?
Ketiga, siapa yang memberikan persetujuan operasional dan siapa yang memiliki akses terhadap hasil penyadapan ?
Keempat, apakah hasil penyadapan pernah disalin, dipindahkan, dikirim, atau diserahkan kepada pihak di luar institusi ?
Kelima, apakah terdapat komunikasi antara pelaksana operasi dan pihak politik, pejabat, atau pihak lain di luar rantai komando kepolisian ?
Keenam, apakah terdapat pembiayaan, fasilitas, atau dukungan dari pihak lain yang berkaitan dengan operasi tersebut ?
Ketujuh, apakah informasi hasil penyadapan pernah digunakan untuk memengaruhi keputusan pemerintahan, hubungan politik, atau konfigurasi kekuasaan ?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan apakah perkara tersebut merupakan tindakan sejumlah individu atau memiliki dimensi yang lebih luas.
8. MENUNGGU KEJUTAN BERIKUTNYA
Publik tidak perlu berspekulasi tentang siapa yang akan menyusul menjadi tersangka. Namun, publik berhak menuntut agar penyidikan tidak berhenti pada orang-orang yang menjalankan pekerjaan teknis.
Jika ditemukan pemberi perintah, ungkap. Jika ditemukan penerima informasi, periksa. Jika ditemukan pihak yang membiayai atau memanfaatkan hasil penyadapan, telusuri pertanggungjawabannya.
Sebaliknya, jika tidak ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, sampaikan secara terbuka agar tidak ada orang yang terus-menerus menjadi sasaran tuduhan tanpa dasar.
Penegakan hukum harus berani menembus jabatan, kedekatan, dan jaringan kekuasaan, tetapi tidak boleh mengorbankan asas praduga tak bersalah.
Kita tidak membutuhkan pengadilan opini. Kita membutuhkan pembuktian yang utuh.
PENUTUP : JANGAN HANYA BONGKAR PELAKSANA, BONGKAR SELURUH MATA RANTAI
Ada satu prinsip yang harus menjadi pegangan dalam mengungkap perkara ini :
ORANG YANG MENYADAP BELUM TENTU ORANG YANG MEMERINTAHKAN. ORANG YANG MEMERINTAHKAN BELUM TENTU ORANG YANG MENERIMA HASILNYA. DAN ORANG YANG MENERIMA HASILNYA BELUM TENTU ORANG YANG PALING DIUNTUNGKAN.
Karena itu, penyidikan harus menjangkau seluruh rangkaian: penggagas, pemberi perintah, penentu sasaran, pemberi persetujuan, pelaksana, penerima informasi, hingga pihak yang mungkin memanfaatkan hasilnya.
Jika perkara ini hanya berhenti pada beberapa nama, sementara pertanyaan tentang tujuan dan pengguna akhir informasi tidak terjawab, ruang kecurigaan publik akan tetap terbuka.
Tetapi jika seluruh mata rantai dibongkar dengan bukti yang sah, siapa pun yang terlibat harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, tanpa memandang pangkat, jabatan, partai, kedekatan, ataupun lingkaran kekuasaan.
JANGAN BIARKAN KASUS INI BERAKHIR DENGAN MENEMUKAN TANGAN YANG MENYADAP, TETAPI GAGAL MENEMUKAN KEPALA YANG MEMERINTAHKAN DAN PIHAK YANG MEMANFAATKANNYA
Sebab, yang sedang diuji bukan sekadar nasib beberapa jenderal. Yang sedang diuji adalah kemampuan negara memastikan bahwa instrumen kekuasaan tidak berubah menjadi alat kepentingan pribadi atau kelompok.
Negara harus lebih besar daripada siapa pun yang pernah atau sedang berkuasa.
Dan hukum harus sampai kepada siapa pun yang terbukti bertanggung jawab.
9 November 2026
*)MASYKUR SARMIAN
Alumni Pesantren Ar Roudhotul Ilmiyah Kertosono Nganjuk Jatim
Ketua PW FOKAL IMM Kalimantan Timur
Adm8b: Kominfo DDII Jatim
Uploafer: SudonoS