Sebuah bangunan tidak runtuh karena atapnya terlalu tinggi. Ia runtuh ketika orang lupa memeriksa pondasinya.
Oleh Muhammad Hidayatulloh, Ketua Bidang PSQ DDII Jatim dan penulis buku: Geprek Series (4 judul) serta Seri Epistemologi Qur’ani (6 judul)
Dewandakwahjatim,com, Surabaya – Ada saat ketika sebuah karya ilmiah tidak berhenti sebagai syarat memperoleh gelar akademik. Ia berubah menjadi pintu masuk bagi lahirnya percakapan intelektual yang baru.
Disertasi Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra tentang pemikiran Mohammad Natsir adalah salah satunya.
Selama puluhan tahun, Natsir lebih banyak menghuni ruang sejarah politik Indonesia. Kita mengenalnya sebagai pemimpin Masyumi, negarawan, mubaligh, dan pejuang bangsa. Namun melalui disertasinya, Yusril menggeser cara kita membaca Natsir. Ia mengajak kita memasuki ruang yang lebih dalam: ruang filsafat politik.
Di ruang itulah Yusril menunjukkan bahwa di balik pidato-pidato politik Natsir ternyata tersembunyi sebuah bangunan pemikiran yang utuh; memiliki ontologi, epistemologi, dan aksiologi politik. Sebuah bangunan yang melahirkan konsep Theistic Democracy, demokrasi yang mengakui kedaulatan rakyat tanpa melepaskan diri dari kompas etik yang bersumber dari Tuhan.
Ini adalah kontribusi akademik yang sangat penting.
Namun setiap bangunan yang kokoh selalu mengundang satu pertanyaan baru.
Di atas apakah bangunan itu berdiri?
Ketika Politik Bertemu Epistemologi
Sering kali kita memulai pembicaraan dari negara.
Lalu berbicara tentang demokrasi.
Kemudian membahas hukum.
Setelah itu mendiskusikan kekuasaan.
Padahal semua itu hanyalah lantai-lantai sebuah bangunan.
Sebelum berbicara mengenai negara, filsafat terlebih dahulu bertanya:
Bagaimana manusia mengetahui kebenaran?
Karena sesungguhnya politik hanyalah cermin dari epistemologi.
Cara sebuah bangsa memilih pemimpin adalah pantulan dari cara bangsa itu memahami manusia.
Cara sebuah bangsa menyusun hukum adalah pantulan dari cara bangsa itu memahami kebenaran.
Cara sebuah bangsa membangun demokrasi adalah pantulan dari cara bangsa itu memahami ilmu.
Maka politik sebenarnya hanyalah buah.
Akarnya adalah epistemologi.
Dari Iqra’ Sampai Negara
Di sinilah Al-Qur’an memulai semuanya dengan cara yang sangat berbeda.
Wahyu pertama tidak berbunyi:
“Dirikanlah negara.”
Tidak pula:
“Bangunlah pemerintahan.”
Bahkan bukan pula:
“Terapkan sistem politik.”
Yang pertama turun justru satu kata:
Iqra’.
Bacalah.
Mengapa?
Karena Allah sedang membangun manusia sebelum membangun masyarakat.
Membangun cara berpikir sebelum membangun cara memimpin.
Membangun epistemologi sebelum membangun politik.
Sesudah Iqra’, Al-Qur’an menghadirkan prinsip besar:
Lā Rayba Fīh.
Tidak ada keraguan di dalamnya.
Ini bukan sekadar pernyataan teologis.
Ia adalah fondasi filsafat pengetahuan.
Bahwa di tengah relativisme manusia, harus ada sumber kebenaran yang menjadi orientasi.
Lalu Al-Qur’an memperluas cakrawala akal melalui:
Yu’minūna bil-Ghayb.
Bahwa realitas tidak berhenti pada apa yang dapat diindra.
Ada horizon yang melampaui laboratorium.
Ada dimensi yang melampaui statistik.
Ada kebenaran yang tidak selalu selesai di bawah mikroskop.
Inilah fondasi Epistemologi Qurani.
Dari Epistemologi Lahir Worldview
Cara mengetahui akan menentukan cara memandang dunia.
Jika pengetahuan hanya dibatasi oleh materi, maka manusia akan melihat dirinya sebagai makhluk ekonomi.
Jika pengetahuan hanya dibatasi oleh kekuasaan, maka manusia akan melihat dirinya sebagai makhluk politik.
Tetapi ketika pengetahuan berakar pada wahyu, manusia menemukan identitasnya yang sejati.
Ia bukan sekadar warga negara.
Ia adalah khalifah.
Ia bukan pemilik bumi.
Ia adalah pemegang amanah.
Ia bukan penguasa mutlak.
Ia adalah hamba yang diberi tanggung jawab.
Di sinilah worldview Qurani lahir.
Dari Worldview Menuju Filsafat Politik Natsir
Kini kita dapat memahami mengapa Natsir berbicara tentang negara seperti itu.
Mengapa ia menolak sekularisme.
Mengapa ia juga menolak teokrasi.
Mengapa ia menerima demokrasi, tetapi menolak demokrasi yang kehilangan arah moral.
Semuanya bukan sekadar pilihan politik.
Melainkan konsekuensi logis dari worldview yang dibangun oleh wahyu.
Dengan demikian, Theistic Democracy bukan titik awal pemikiran Natsir.
Ia adalah puncaknya.
Membangun Pondasi, Bukan Sekadar Atap
Bayangkan seseorang mengagumi keindahan atap sebuah rumah.
Ia mengukur kemiringannya.
Menghitung panjang rangkanya.
Mengagumi bentuk gentengnya.
Tetapi lupa bertanya:
“Rumah ini berdiri di atas apa?”
Begitulah filsafat politik tanpa epistemologi.
Ia tampak megah.
Tetapi mudah kehilangan pijakan.
Karena itu, jika Prof. Yusril berhasil memperlihatkan arsitektur filsafat politik Natsir, maka tantangan berikutnya adalah menjelaskan pondasi yang menopangnya.
Di sinilah Epistemologi Qurani memperoleh relevansinya.
Ia bukan tandingan bagi disertasi Prof. Yusril.
Ia justru menyediakan tanah tempat bangunan itu berpijak.
Tradisi Ilmu Tidak Berhenti pada Kekaguman
Ada pelajaran besar dari perjalanan intelektual Prof. Yusril.
Di usia yang tidak lagi muda, beliau masih memilih duduk di bangku kuliah.
Bukan demi jabatan.
Bukan demi popularitas.
Tetapi demi ilmu.
Dan ilmu selalu mengajarkan satu hal:
Setiap karya besar tidak meminta untuk dipuja.
Ia meminta untuk dilanjutkan.
Maka menghormati sebuah disertasi bukan berarti berhenti mengaguminya.
Menghormatinya adalah dengan berdialog dengannya.
Dengan memperkaya argumennya.
Dengan melanjutkan percakapannya.
Karena peradaban tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya mengutip.
Peradaban dibangun oleh mereka yang berani berpikir.
Epilog: Dari Pondasi Menuju Peradaban
Bangsa ini tidak kekurangan tokoh.
Bangsa ini juga tidak kekurangan teori politik.
Yang sering kita lupakan adalah membangun pondasi cara berpikir.
Sebab demokrasi yang kehilangan epistemologi akan berubah menjadi sekadar prosedur.
Hukum yang kehilangan epistemologi akan berubah menjadi alat kekuasaan.
Politik yang kehilangan epistemologi akan berubah menjadi transaksi.
Karena itu, jika Theistic Democracy adalah bangunan yang ingin kita tegakkan, maka Epistemologi Qurani adalah tanah tempat bangunan itu harus berpijak.
Sebab sebuah bangsa tidak akan menjadi besar hanya karena memiliki sistem politik yang hebat.
Sebuah bangsa menjadi besar ketika mengetahui bagaimana memperoleh kebenaran, lalu menjadikan kebenaran itu sebagai fondasi bagi ilmu, hukum, politik, dan seluruh bangunan peradabannya.
Dari sanalah lahir negara yang bukan hanya kuat, tetapi juga bermakna. Dari sanalah politik kembali menjadi jalan menuju kemaslahatan, bukan sekadar perebutan kekuasaan.
Admin: Kominfo DDII Jatim
Editor: Sudino Syueb