Komunikasi Politik Presiden Prabowo Bernuansa Defetisme dan Ofensif

Oleh Sudono Syueb, Biro Kominfo Dewan Da’wah Jatim

Dewandakwahjatim.com., Sidoarjo – Dalam sejarah awal kepemimpinannya, kecendrungan komunikasi politik Presiden Prabowo Subianto sering kali bersumber dari gaya bicaranya yang spontan, meledak-ledak, dan penggunaan metafora yang multitafsir. Komunikasi politik seorang kepala negara idealnya bersifat terukur, diplomatis, dan meminimalisasi kegaduhan. Namun, Prabowo beberapa kali terjebak dalam narasi yang justru menjadi blunder dan memicu kontroversi di ruang publik.


Berikut adalah beberapa pola dan contoh narasi yang menggambarkan kecerobohan komunikasi politik tersebut:

  1. Penggunaan Metafora yang Menakut-nakuti (Narasi Defetisme)

Salah satu kecerobohan komunikasi yang paling diingat adalah ketika ia mengutip kajian fiksi ilmiah bahwa “Indonesia bubar tahun 2030”.


Dampaknya: Alih-alih membakar semangat nasionalisme atau kewaspadaan, narasi ini justru dinilai sebagai bentuk pesimisme (defetisme) yang tidak layak diucapkan oleh seorang pemimpin bangsa. Komunikasi ini menciptakan kecemasan publik dan menurunkan kredibilitas proyeksi ekonomi serta stabilitas nasional di mata internasional.

  1. Gaya Spontanitas yang Menyerang (Retorika Ofensif)

Prabowo dikenal dengan gaya komunikasi yang blak-blakan dan sering kali menggunakan istilah-istilah sarkastis seperti “ndasmu” atau tudingan kegagalan sistemik tanpa menyertakan data yang valid di forum terbuka.
Dampaknya: Gaya komunikasi yang meledak-ledak ini sering kali memicu polarisasi yang lebih tajam. Komunikasi politik publik yang menyerang pribadi atau menggunakan diksi yang dinilai kurang elok justru menggeser substansi kritik objektif menjadi sekadar kegaduhan emosional di media sosial.

  1. Kontradiksi Kebijakan dan Pernyataan Spontan

Kecerobohan juga sering terjadi ketika Presiden memberikan pernyataan spontan mengenai kebijakan makro atau diplomasi luar negeri sebelum adanya kajian matang dari kementerian terkait.


Dampaknya: Pernyataan yang belum matang ini memaksa tim komunikasi presiden atau menteri kabinetnya untuk melakukan “klarifikasi” atau pelurusan makna (ronda komunikasi). Hal ini menunjukkan kurangnya koordinasi satu pintu di internal pemerintahan, yang dapat membingungkan pasar, investor, dan masyarakat luas.

  1. Sindrom “Kita vs Mereka” (Polarisasi Naratif)

Prabowo kerap menggunakan narasi yang memisahkan antara “elite yang korup” dan “rakyat yang menderita”. Meskipun bernada populis, narasi ini menjadi blunder ketika ia sendiri sudah berada di dalam lingkaran kekuasaan tertinggi.

Dampaknya: Publik melihat adanya inkonsistensi retorika. Ketika seorang presiden tetap menggunakan narasi perlawanan seolah-olah ia adalah oposisi, hal itu menunjukkan kegagalan transisi komunikasi dari seorang “penantang” menjadi seorang “penguasa” yang seharusnya merangkul semua pihak.

Simpulan

Kecerobohan komunikasi politik Presiden Prabowo umumnya berakar dari ketiadaan filter diplomatis demi mempertahankan citra otentik yang tegas. Akibatnya, energi politik pemerintah sering kali habis bukan untuk mengeksekusi program, melainkan untuk mengklarifikasi dan meredam kegaduhan akibat pernyataan presiden sendiri.

Admin: Kominfo DDII Jatim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *