Budiawan, Alumni ITB, Bandung
Dewandakwahjatim.com, Surabaya – lndonesia kini memasuki fase baru dengan hadirnya Universitas Republik Indonesia. Rabu (22/7/2026), Presiden Prabowo Subianto melantik Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur dan Prof. Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI di Istana Negara, berdasarkan Keppres Nomor 80/P Tahun 2026. Kehadirannya membawa pertanyaan strategis: apakah URI hanya akan menjadi tambahan institusi pendidikan tinggi, atau menjadi simpul baru yang menghubungkan seluruh ekosistem pembentukan pemimpin nasional ?
Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut model ENA Prancis ( kini INSP ) sebagai inspirasi dan menyampaikan rencana agar pejabat pemerintahan, direksi BUMN, gubernur, hingga bupati mengikuti pendidikan di lembaga ini. Ini jawaban penting atas pertanyaan yang sebelumnya menggantung: URI direncanakan lintas sektor, bukan untuk satu kalangan tertentu. Tapi pernyataan niat bukan jaminan hasil. Yang menentukan bukan siapa yang disasar di atas kertas, melainkan bagaimana rencana itu diterjemahkan menjadi sistem yang berjalan.
Lembaga sudah ada, pipeline-nya belum
Indonesia bukan negara kosong institusi.
Universitas Pertahanan menangani geopolitik dan strategi negara.
Lemhannas menangani wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
LAN mengurus administrasi negara dan reformasi birokrasi.
IPDN mencetak aparatur pemerintahan daerah.
UI, ITB, UGM, dan kampus unggulan lain memiliki kapasitas akademik yang bisa menjadi bagian dari ekosistem kepemimpinan nasional.
Tantangan URI karena itu bukan membuktikan bahwa Indonesia butuh pemimpin berkualitas — itu sudah jelas. Tantangannya membuktikan bahwa URI menghadirkan fungsi yang berbeda dan lebih integratif dari yang sudah ada. Program-program seperti Lemhannas dan Unhan punya mandat yang sudah mapan, tapi belum menjadi satu jalur nasional yang menghubungkan pendidikan kepemimpinan dengan sistem karier lintas sektor. Setiap lembaga menyiapkan pemimpin di kaplingnya sendiri, lalu berhenti di gerbang keluar.
Pelajaran dari ENA : bukan sekolahnya, ekosistemnya
Pemerintah sudah memilih ENA sebagai rujukan eksplisit. Ini keunggulan sekaligus jebakan. ENA sering disalahpahami sebagai sekadar kampus elite. Yang membuatnya berfungsi bukan semata kurikulum di dalam kelas, tapi ekosistem di sekitarnya — tradisi administrasi negara yang panjang, sistem grands corps yang mengikat lulusan ke jalur karier tertentu, dan hubungan erat antara pendidikan dan promosi jabatan di birokrasi negara.
Grands corps adalah jalur elite administratif yang menghubungkan lulusan terbaik sekolah negara dengan posisi strategis dalam pemerintahan.
Kalau URI mengadopsi nama besar ENA tanpa membangun ekosistem yang sama — seleksi ketat, jalur karier dr yang jelas, ikatan nyata antara kelulusan dan promosi — ia berisiko menjadi replika kosmetik. Sekolah bersertifikat prestisius, tapi tanpa mekanisme yang benar-benar mengubah siapa naik jabatan.
Dari mesin pemimpin ke pusat pemikiran
Ada satu dimensi yang mudah terlewat kalau URI hanya dilihat sebagai mesin pembentukan pejabat. Universitas, di mana pun, punya tiga fungsi: pendidikan, riset, dan pengabdian. Selain membentuk pemimpin, URI juga perlu menjawab fungsi kedua sebuah universitas — menghasilkan pengetahuan. Negara membutuhkan bukan hanya pejabat yang memahami kebijakan, tetapi pusat pemikiran yang mampu membaca perubahan geopolitik, teknologi, ekonomi, dan sosial sebelum krisis datang. Justru di titik inilah URI punya peluang membedakan diri dari Unhan dan Lemhannas — bukan dengan menggantikan mandat keduanya, tetapi dengan menambahkan fungsi integrasi lintas sektor dan pengembangan pengetahuan kebijakan nasional. U.Kalau URI berhenti sebagai sekolah pejabat tanpa fungsi riset yang serius, ia kehilangan salah satu alasan terkuat untuk berdiri sebagai universitas, bukan sekadar lembaga diklat berskala besar.
Apa yang membuat URI berbeda ?
Pertanyaan berikutnya yang perlu dijawab secara lebih operasional adalah bagaimana rencana lintas sektor itu diterjemahkan menjadi mekanisme. Apa mandat URI yang tidak dimiliki Unhan ?
Apa yang membedakannya dari Lemhannas ?
Bagaimana seleksi pesertanya dijalankan, dan bagaimana kelulusan dari URI benar-benar terhubung dengan keputusan promosi di birokrasi maupun BUMN ?
Hal mendasar lain adalah menentukan apakah URI berfungsi sebagai sekolah pembekalan bagi pejabat yang sudah berada dalam sistem, atau sebagai jalur pembentukan calon pemimpin sebelum memasuki posisi strategis. Keduanya menuntut desain kurikulum, durasi, dan kriteria seleksi yang sangat berbeda.
Kejelasan mekanisme ini akan menentukan apakah URI menjadi simpul yang secara eksplisit dirancang untuk mengintegrasikan jalur-jalur kepemimpinan lintas sektor dalam satu ekosistem nasional — sesuatu yang belum secara eksplisit menjadi mandat utama lembaga mana pun saat ini — atau menambah fragmentasi kelembagaan dan duplikasi anggaran.
Ada satu risiko lain yang tidak boleh diabaikan di fase awal ini: sekolah kepemimpinan elite dapat menjadi ruang reproduksi jaringan kekuasaan apabila seleksi peserta tidak berbasis kompetensi dan rekam jejak. Kualitas URI nantinya tidak hanya ditentukan oleh kurikulumnya, tetapi oleh siapa yang boleh masuk dan bagaimana mereka dipilih.
Tiga syarat, bukan gedung
Keberhasilan URI tidak ditentukan oleh gedung, gelar akademik, atau jumlah program studi. Ditentukan oleh tiga hal :
seleksi nasional berbasis merit, pendidikan lintas sektor yang benar-benar mempertemukan jalur sipil, militer, BUMN, dan daerah dalam satu kohort, dan koneksi eksplisit antara kelulusan program dengan jalur promosi karier.
Kewajiban mengikuti pendidikan di URI bagi pejabat negara berisiko menjadi formalitas administratif apabila tidak diikuti mekanisme seleksi, evaluasi, dan pemanfaatan lulusan yang nyata dalam sistem karier.
Dua puluh lima tahun dari sekarang, masyarakat tidak akan menilai URI dari luas kampusnya atau jumlah alumninya. Mereka akan menilai dari kualitas pemimpin yang pernah dilahirkannya. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan URI bukan berapa banyak orang yang lulus darinya, tetapi apakah Indonesia menjadi lebih baik karena orang-orang yang pernah belajar di dalamnya
Admin: Kominfo DDII Jatim
Editor: Sudono Syueb