Oleh Sudono Syueb, Bidang Kominfo DDII Jatim
Dewandakwahjatim.com, Surabaya – Peran politik utama Mohammad Natsir dalam Deklarasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebagai pencetus Mosi Integral Natsir pada 3 April 1950. Mosi ini berhasil membubarkan sistem negara federasi Republik Indonesia Serikat (RIS) bentukan Belanda dan menyatukan kembali seluruh wilayah Indonesia menjadi NKRI. Karena jasa besarnya tersebut, Wakil Presiden Mohammad Hatta menyebut peristiwa ini sebagai “Proklamasi Kedua”, dan Natsir dikenal secara historis sebagai Bapak Pendiri NKRI.Berikut adalah rincian peran politik penting Mohammad Natsir dalam proses kembalinya bentuk negara kesatuan:
Pertama: Menjadi Arsitek Konsolidasi Politik Lintas FraksiSebagai Ketua Fraksi Partai Masyumi di Parlemen Sementara RIS, Natsir melakukan lobi politik yang intensif selama berbulan-bulan. Ia berhasil merangkul para pemimpin fraksi yang berbeda ideologi, seperti:I.J. Kasimo dari Fraksi Partai Katolik.A.M. Tambunan dari Fraksi Partai Kristen.Pemimpin dari wilayah Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) atau negara-negara bagian bentukan Belanda.Natsir meyakinkan mereka bahwa konflik, ego kedaerahan, dan potensi perpecahan di berbagai wilayah hanya bisa diselesaikan jika Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan.
Kedua: Mengajukan “Mosi Integral Natsir” di ParlemenPada 3 April 1950, Natsir secara resmi menyampaikan pidato dan mengajukan mosi di depan rapat paripurna DPR Sementara RIS. Mosi ini menawarkan solusi konstitusional agar seluruh negara bagian meleburkan diri secara damai, tanpa ada kesan bahwa satu daerah menjajah atau menganeksasi daerah lainnya.Mosi ini diterima secara mutlak dan disetujui sepenuhnya oleh seluruh anggota parlemen tanpa pertumpahan darah. Perdana Menteri RIS Mohammad Hatta kemudian menjadikan mosi ini sebagai pedoman resmi pemerintah untuk memulihkan kesatuan bangsa.
Ketiga: Membuka Jalan bagi Deklarasi Resmi NKRIKeberhasilan politik mosi ini menjadi jembatan hukum (prolog) menuju deklarasi resmi. Hanya dalam waktu empat bulan setelah mosi dibacakan, struktur federal RIS runtuh. Tepat pada 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno secara resmi membubarkan RIS dan memproklamasikan kembali berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Keempat: Diangkat sebagai Perdana Menteri Pertama NKRI pasca-RISSebagai bentuk pengakuan atas kecerdasan taktis dan integritas politiknya dalam menyatukan bangsa, Presiden Soekarno langsung menunjuk Mohammad Natsir menjadi Perdana Menteri Indonesia yang ke-5 (Perdana Menteri pertama setelah NKRI berdiri kembali) pada September 1950.
Faktor-faktor yang memicu keberhasilan Natsir mengajukan Mosi lntegral NKRI adalah adanya Konflik inyernal yang melanda Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949–1950 bersumber dari ketegangan politik antara golongan Unitaris (ingin negara kesatuan) dan golongan Federalis (ingin mempertahankan negara bagian), serta kecurigaan bahwa RIS adalah alat adu domba Belanda.
Berikut ini rincian konflik utama yang menyebabkan runtuhnya RIS hanya dalam waktu kurang dari satu tahun:
Pertama: Pemberontakan Militer dan Kudeta
- Pemberontakan APRA (Januari 1950): Dipimpin oleh mantan kapten tentara Belanda (KNIL), Raymond Westerling, di Bandung. Gerakan ini menolak pembubaran Negara Pasundan dan membunuh puluhan anggota TNI. Mereka bahkan berencana menyerang kabinet RIS di Jakarta.
- Pemberontakan Andi Azis (April 1950): Terjadi di Makassar, Negara Indonesia Timur (NIT). Mantan perwira KNIL, Kapten Andi Azis, menolak kedatangan pasukan TNI (APRIS) dari pusat karena menganggap pertahanan wilayahnya harus dipegang oleh eks-KNIL.
- Pemberontakan RMS (April 1950): Dipelopori oleh Soumokil, mantan Jaksa Agung NIT. Ia memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS) sebagai bentuk penolakan tegas terhadap peleburan NIT ke dalam NKRI.
Kedua: Ketegangan Politik Internal
- Krisis Legitimasi Negara Bagian: Rakyat di berbagai negara bagian buatan Belanda (seperti Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, dan Negara Madura) melakukan demonstrasi besar-besaran. Mereka menuntut pemerintah daerah mereka mundur dan bergabung kembali dengan Republik Indonesia (Yogyakarta).
- Sentimen Anti-Belanda: Mayoritas masyarakat menganggap sistem federal RIS adalah taktik kelicikan Belanda (politik devide et impera) untuk melemahkan kedaulatan Indonesia secara perlahan melalui pembagian wilayah kecil.
Ketiga: Masalah Integrasi Militer (APRIS)
- Perseteruan TNI dan Eks-KNIL: Angkatan Perang RIS (APRIS) dibentuk dari gabungan TNI dan mantan tentara kolonial Belanda (KNIL). Kedua kelompok ini sulit bersatu karena baru saja saling berperang selama masa revolusi kemerdekaan, yang memicu bentrokan fisik di lapangan.
Keempat: Ketidakstabilan Ekonomi
- Beban Utang KMB: Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), RIS dipaksa menanggung utang warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. Hal ini membuat kondisi keuangan negara baru ini sangat rapuh dan memicu inflasi tinggi.
- Konflik berlapis ini akhirnya mereda setelah Mohammad Natsir mengajukan Mosi Integral, yang menjadi solusi konstitusional damai untuk membubarkan RIS dan mengembalikan Indonesia ke bentuk negara kesatuan.
Admin: Kominfo DDII Jatim
Editor: Sudono Syueb