Oleh Adi Purnomo, S.Pd., Sekretaris DDII Kab. Banyuwangi
Dewandakwahjatim.com, Banyuwangi – Dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2805 (diadopsi pada 26 November 2025), PBAR adalah singkatan dari Peace Building Architecture Review.
Berikut adalah poin-poin penting terkait PBAR dalam konteks tersebut:
Definisi:
PBAR adalah singkatan dari Peace Building Architecture Review (Tinjauan Arsitektur Pembangunan Perdamaian PBB 2025).
Konteks:
Resolusi 2805 (2025) menegaskan komitmen PBB untuk meninjau dan meningkatkan upaya pembangunan perdamaian (Peace Building) dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
Fokus:
PBAR berfokus pada penguatan efektivitas, dampak, dan pendanaan bagi inisiatif pembangunan perdamaian, serta memperkuat peran Peace Building Commission (PBC).
Resolusi ini diadopsi bersamaan dengan resolusi Majelis Umum PBB yang sejalan, membentuk kerangka kerja bersama untuk mendukung negara-negara dalam mencegah konflik dan membangun perdamaian.
Resolusi Dewan Keamanan PBB 2805 (2025) yang diadopsi pada November 2025 meninjau arsitektur pembangunan perdamaian (PBAR) PBB, dengan fokus pada implementasi terukur, koordinasi sistemik, dan penguatan kapasitas pembangunan perdamaian di tingkat negara.
Resolusi ini menegaskan pentingnya efisiensi misi lapangan, pendanaan sukarela, dan keterlibatan regional untuk perdamaian berkelanjutan.
Poin-Poin Penting Resolusi 2805 (2025):
Tinjauan PBAR 2025:
Menindaklanjuti resolusi sebelumnya (S/RES/2558) untuk menilai pekerjaan pembangunan perdamaian PBB dan menetapkan langkah ke depan.
Fokus Implementasi:
Menggeser komitmen kebijakan menuju tindakan praktis yang terukur di lapangan.
Penguatan Kapasitas:
Mendorong peningkatan kapasitas Peace Building Support Office (PBSO) dan koordinasi yang lebih baik di seluruh sistem PBB.
Pekan Pembangunan Perdamaian:
Menetapkan minggu pembangunan perdamaian tahunan di bulan Juni untuk dialog dan berbagi praktik terbaik.
Orientasi ke Depan:
Menekankan pada pencegahan konflik, kesinambungan perdamaian, dan data sistematis, dengan tinjauan komprehensif lanjutan dijadwalkan pada 2030.
Resolusi ini merupakan langkah penting dalam menyelaraskan kembali upaya perdamaian PBB agar lebih efektif menghadapi tantangan konflik yang semakin kompleks.
Hubungan Resolusi 2803 dan Resolusi 2805.
Berdasarkan hasil pencarian, Resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) 2803 dan 2805 yang diadopsi pada November 2025 berkaitan erat dengan kerangka kerja perdamaian dan stabilisasi di Jalur Gaza pasca gencatan senjata.
Berikut adalah hubungan antara kedua resolusi tersebut:
Resolusi 2803 (17 November 2025):
Merupakan resolusi utama yang mengesahkan “Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza” (berdasarkan rencana 20 poin). Resolusi ini membentuk Board of Peace (BoP) sebagai administrasi transisi dan memberikan wewenang untuk membentuk International Stabilization Force (ISF) guna menjaga perdamaian di Gaza.
Resolusi 2805 (26 November 2025):
Resolusi ini memperkuat kerangka kerja perdamaian yang lebih luas, menegaskan kembali mandat Peace Building Commission (Komisi Pembangunan Perdamaian) PBB, dan bertindak selaras dengan Majelis Umum untuk mendukung upaya perdamaian, termasuk pembangunan, keamanan, dan hak asasi manusia yang saling terkait.
Hubungan Spesifik:
Resolusi 2803 bertindak sebagai landasan operasional teknis (pembentukan pasukan/dewan), sementara
Resolusi 2805 menegaskan kembali prinsip-prinsip perdamaian yang lebih luas, keamanan, dan pembangunan manusia yang menjadi payung hukum bagi upaya stabilisasi tersebut.
Kedua resolusi ini didukung oleh Indonesia, yang berencana berpartisipasi dalam ISF dengan mandat non-combat dan fokus pada kemanusiaan.
Hari ini, Kamis 20 Februari 2026 – BoP ( Board of Peace ) mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi yg pertama dan Presiden Indonesia hadir dalam KTT ini.
Apa hasil dari KTT tersebut kita tunggu, wait and see.
Pertanyaan yang muncul diantara para pengamat, para ahli ialah, “Akankah Indonesia mengirim Pasukan Perdamaian ke Gaza?. Jika Indonesia mengirim Pasukan Perdamaian ke Gaza atas mandat siapa BoP atau PBB.”
Jika tujuan kehadiran TNI untuk melucuti persenjataan Hamas, sebagaimana diharapkan oleh Israil – tentu Hamas tidak bisa menerima dan ini membahayakan TNI karena TNI diperalat oleh Israel.
Selain itu, masalah anggaran juga harus diperhitungkan oleh Pemerintah. Siapa yang akan membiayai kegiatan ini?
Trump menetapkan iyuran 17 T untuk anggota BoP.
Sementara dalam negeri banyak masalah yg harus diatasi dan membutuhkan dana yang tidak kecil, mis :
Penanganan musibah banjir ; perlunya peningkatan anggaran Pendidikan, dll
Juru bicara Pemerintah Prabowo mengatakan bahwa, “Presiden Prabowo memperhatikan saran dari para ahli juga saran dari para pimpinan ormas Islam yang pernah diundang ke Istana”
Afwan.
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ;
Wallahu a’lam bishawab;
“And Allah knows the real truth better.”
(بَارَكَ اللهُ فِيْكُم)
Barakallahu Fiikum;
“May Allah bless you all.”
Source :
- Indonesian Encyclopedia.
- A I.
At 17.40
Kamis 1(2) , Ramadhan 1447 AH /
19 February 2026 M
19 Thursday 2026 AD.
Thursday 19, 2026 AD.
Wadungdolah, Kaligondo, Genteng, Banyuwangi, East Java, Indonesia.
Admin: Kominfo DDII Jatim
Editor: Sudono Syueb