Oleh: Mustofa Bawazir, Anggota Dewan Syura DDII Jatim, Pengurus Yayasan Pendidikan Darut Tarbiyatul
Ummah dan Pengusaha
Dewandakwahjatim.com, Surabaya – Peradaban besar akan lahir dari memuliakan pendidikan, terutama memuliakan guru. Tidak ada investasi yang lebih penting, mahal dan berharga (worthy) serta mempunyai prospek kesejahteraan yang besar melainkan dengan menempatkan pendidikan di atas segalanya serta memuliakan guru.
Ironisnya, di Indonesia, pendidikan justru tumbuh di atas kelelahan kolektif para guru. Mereka diminta menjadi pilar masa depan, tetapi dibiarkan hidup dalam ketidakpastian. Inilah bencana pendidikan kita: sunyi, sistemik, dan dianggap biasa.
Negara-negara yang berhasil maju memahami hal ini dengan baik. Mereka menempatkan pendidikan di jantung kebijakan publik, bukan sebagai beban anggaran, tetapi sebagai fondasi masa depan. Sebaliknya, negara yang gagal hampir selalu memperlakukan pendidikan sebagai proyek administratif yang sekedar ada.
Indonesia pernah memiliki modal itu. Pada awal 1970-an, kualitas sumber daya manusia kita relatif lebih unggul dibanding beberapa negara tetangga, termasuk Malaysia. Namun sejarah mencatat satu luka penting: eksodus besar-besaran guru Indonesia ke Malaysia sekitar tahun 1972. Mereka adalah guru-guru berprestasi, berpengalaman, dan berdedikasi. Alasan kepergian mereka sederhana, sekaligus memalukan bagi negara: kesejahteraan.
Malaysia menawarkan gaji lebih layak, jaminan hidup, dan penghargaan sosial yang jelas. Dalam waktu sekitar 15 tahun, hasilnya nyata. Malaysia melesat dalam pembangunan manusia, sementara Indonesia tertinggal dan baru menyadari bahwa kehilangan guru berarti kehilangan masa depan.
Pelajaran serupa datang dari China. Pada dekade 1970-an, China masih miskin dan tertinggal. Namun di bawah Deng Xiaoping, negara itu mengambil keputusan strategis: menjadikan pendidikan sebagai tulang punggung modernisasi. Ribuan pemuda dikirim belajar ke Eropa dan Amerika, dibiayai penuh oleh negara, lalu dipulangkan untuk membangun bangsanya. Pendidikan tidak diperlakukan sebagai biaya, melainkan sebagai investasi peradaban.
Beberapa dekade kemudian, dunia melihat hasilnya.
Dari berbagai contoh tersebut, satu kesimpulan menjadi terang: kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas guru. Guru bukan sekadar penyampai materi, melainkan pembentuk karakter, penumbuh nalar kritis, dan penjaga nilai-nilai kemanusiaan. Namun di Indonesia, profesi ini justru kehilangan daya tariknya.
Fakultas keguruan semakin kurang diminati oleh mahasiswa terbaik. Anak-anak muda cerdas enggan menjadi guru bukan karena profesi ini tidak mulia, tetapi karena masa depannya terasa gelap. Gaji rendah, status sosial lemah, serta ketidakpastian hidup membuat profesi guru seolah menuntut pengorbanan tanpa penghargaan.
Bandingkan dengan negara maju. Di Singapura, guru adalah profesi elit dengan gaji dan prestise tinggi. Di Luxembourg, guru sekolah dasar digaji setara ratusan juta rupiah per bulan. Sementara di Indonesia, masih banyak guru—terutama honorer—yang digaji ratusan ribu rupiah. Ketimpangan ini bukan semata soal kemampuan fiskal, melainkan soal pilihan politik.
Memang benar, negara memiliki keterbatasan anggaran. Namun keterbatasan tidak boleh menjadi alasan ketidakadilan. Justru dalam keterbatasan, keberanian memilih prioritas adalah ukuran keberadaban negara. Ada beberapa langkah nyata yang dapat dilakukan pemerintah tanpa harus menunggu kondisi ideal.
Pertama, menata ulang prioritas anggaran pendidikan. Kedua, menetapkan standar minimum penghasilan layak bagi semua guru. Ketiga, memberikan kepastian status dan jaminan sosial. Keempat, memulihkan martabat sosial guru. Negara harus menempatkan guru sebagai mitra strategis, bukan sekadar pelaksana teknis. Penghargaan berbasis integritas dan pengabdian bagi guru-guru yang berprestasi
UUD 1945 Pasal 31 menegaskan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab negara. Namun pendidikan yang hidup hanya mungkin hadir jika negara dan guru berjalan bersama—negara dengan kebijakan yang adil, guru dengan komitmen dan martabat.
Bencana pendidikan yang kita alami hari ini bukan terjadi tiba-tiba. Ia adalah akumulasi dari kelalaian panjang dan pembiaran sistemik. Kita menuntut hasil besar dari guru, tetapi memberi mereka ruang hidup yang sempit.
Pada akhirnya, ukuran kemajuan bangsa bukan terletak pada kemegahan infrastruktur, melainkan pada bagaimana ia memperlakukan guru-gurunya. Di ruang kelas yang sederhana, di papan tulis yang mulai pudar, di sanalah masa depan anak-anak kita ditentukan.
Jika guru terus dibiarkan lelah, maka generasi unggul hanya akan menjadi jargon kosong. Setiap guru yang menyerah adalah satu simpul peradaban yang terlepas. Dan setiap kali kita memilih diam, kita sedang mengkhianati masa depan anak-anak kita sendiri.
Anak-anak Indonesia berhak diajar oleh guru-guru terbaik—guru yang mengajar dengan pikiran jernih dan hati yang tenang. Kepedulian terhadap kesejahteraan guru bukan kemurahan hati, melainkan syarat mutlak keberlangsungan bangsa. Di tangan guru, masa depan dititipkan. Dan pada pilihan kitalah ditentukan: apakah titipan itu akan kita jaga, atau kita biarkan hancur perlahan dalam kelelahan yang terus diwariskan.
Surabaya, 17 Desember 2025
Tentang Penulis:
Mustofa Bawazir adalah Pengusaha dan Pengurus Yayasan Pendidikan Darut Tarbiyatul
Ummah
Admin: Kominfo DDII Jatim
Editor: Sudono Syueb