Modal Keberlanjutan sebagai Kompas
Melampaui Triple Bottom Line: Mengukur Kemajuan Peradaban secara Utuh
Oleh Pitono Nugroho, Sekretaris ICMI Orwil Jatim, Direktur Social Investment Indonesia dan
Alumni Pendididkan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Lemhannas RI Angkatan 25 Tahun 2025
Dewandakwahjatim.com, Surabaya – Selama puluhan tahun kita mengukur kemajuan dengan satu angka tunggal: produk domestik bruto. Naik, kita rayakan. Turun, kita panik. Tetapi pernahkah kita bertanya, kemajuan macam apa yang sebenarnya kita ukur ketika angka itu naik, sementara ketimpangan kian melebar dan sungai-sungai kita kian keruh?
Kita semua tahu jawabannya, meski sering enggan mengakuinya: pertumbuhan ekonomi yang dilaporkan pemerintah tidak otomatis berarti kehidupan yang lebih baik bagi rakyat kebanyakan. Ketimpangan bisa terus melebar. Lingkungan bisa terus dikorbankan. Kepercayaan antarwarga bisa terus terkikis. Semua kerusakan itu terjadi tanpa pernah tercatat dalam angka produk domestik bruto yang kita banggakan setiap kuartal.
Dari Tiga Pilar ke Tujuh Modal
Untungnya, pemikiran tentang pembangunan tidak berhenti di situ. Konsep keberlanjutan yang mula-mula hanya berbicara tentang tiga pilar, ekonomi, sosial, dan lingkungan, lalu dipopulerkan pakar manajemen John Elkington lewat istilah triple bottom line: bahwa keberhasilan sebuah organisasi atau pembangunan seharusnya diukur bukan hanya dari keuntungan finansial, tetapi juga dari dampaknya terhadap manusia dan terhadap planet yang kita huni bersama.
Namun ilmu keberlanjutan terus berkembang, dan kini telah melampaui kerangka tiga pilar yang sederhana itu. Dua sosiolog pembangunan, Cornelia Butler Flora dan Jan Flora, dalam kerangka yang mereka sebut Community Capitals Framework, mengidentifikasi tujuh kelompok modal yang secara bersama-sama menentukan keberlanjutan sebuah komunitas, bahkan sebuah peradaban: modal manusia, modal ekonomi, modal fisik, modal sosial, modal budaya, modal politik, dan modal lingkungan. Kerangka ini terus diperkuat oleh riset-riset terbaru, termasuk yang menyoroti pentingnya pendekatan berbasis aset komunitas dalam membangun ketahanan menghadapi krisis.
Tujuh Modal yang Saling Menghidupi
Modal manusia mencakup kualitas keimanan, pendidikan, kesehatan, dan kompetensi setiap warga. Modal ekonomi mencakup aset finansial dan infrastruktur produktif yang menggerakkan roda usaha. Modal fisik mencakup jalan, bangunan, teknologi, dan energi yang menopang aktivitas sehari-hari. Modal sosial mencakup jaringan kepercayaan dan norma yang merekatkan warga satu sama lain. Modal budaya mencakup nilai, tradisi, dan kearifan lokal yang membentuk identitas bersama. Modal politik mencakup kapasitas warga untuk berpartisipasi dan memengaruhi kebijakan publik. Dan modal lingkungan mencakup sumber daya alam, ekosistem, serta keanekaragaman hayati yang menjadi fondasi kehidupan itu sendiri.
Tujuh modal ini melampaui dikotomi palsu antara “agama” dan “dunia”.
Modal manusia mencakup iman dan takwa, sekaligus pendidikan dan kesehatan jasmani. Modal budaya mencakup nilai-nilai keislaman, sekaligus kearifan lokal yang patut dihormati. Modal lingkungan mencakup pengelolaan alam yang, dalam pandangan Islam, adalah amanah kekhalifahan manusia di muka bumi. Tidak ada satu pun dari tujuh modal ini yang berdiri di luar tanggung jawab keagamaan, semuanya justru saling terjalin erat.
Ketika Satu Investasi Menghidupkan yang Lain
Pemerintah Indonesia sendiri telah mulai mengintegrasikan semangat ini ke dalam kerangka pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 menempatkan keberlanjutan sebagai salah satu prinsip dasar, dengan agenda pembangunan yang secara eksplisit merangkul dimensi ekonomi sekaligus lingkungan. Komitmen ini diperkuat lewat regulasi presiden tentang implementasi instrumen ekonomi nilai karbon yang mulai berlaku tahun ini, sebuah langkah konkret untuk mengarusutamakan modal lingkungan ke dalam kalkulasi pembangunan.
Kekuatan sejati dari kerangka tujuh modal ini terletak pada kemampuannya menunjukkan bagaimana investasi pada satu modal menghasilkan imbal balik positif pada modal lainnya. Investasi pada pendidikan dan kesehatan, modal manusia, memperkuat jaringan kepercayaan antarwarga, yakni modal sosial. Modal sosial yang kuat memperkuat partisipasi warga dalam kebijakan publik, yakni modal politik. Modal politik yang sehat melahirkan kebijakan yang melindungi sumber daya alam, yakni modal lingkungan. Begitu seterusnya, membentuk apa yang oleh para penggagasnya disebut sebagai efek spiral positif.
Bagi siapa saja yang ingin menggerakkan perubahan sosial yang sungguh-sungguh, termasuk gerakan cendekiawan Muslim yang ingin keluar dari menara gading, kerangka tujuh modal ini layak menjadi kompas baru. Bukan sekadar program-program sektoral yang berdiri sendiri tanpa keterkaitan satu sama lain, melainkan intervensi yang dirancang secara sadar untuk menghidupkan spiral kebaikan yang saling memperkuat. Itulah satu-satunya cara mengukur kemajuan yang sesungguhnya, pantas kita sebut sebagai kemajuan.
Pada akhirnya, kompas ini mengajarkan satu hal yang sering kita lupakan dalam hiruk-pikuk pembangunan: bahwa tidak ada kemajuan sejati yang dibangun di atas pengorbanan salah satu modal demi modal yang lain. Mengorbankan lingkungan demi pertumbuhan ekonomi semu, atau mengorbankan kohesi sosial demi efisiensi birokrasi, hanya akan melahirkan kemajuan yang rapuh dan berumur pendek. Kemajuan yang layak diwariskan kepada anak-cucu adalah kemajuan yang menghormati keterkaitan tujuh modal ini secara utuh dan itulah pekerjaan rumah yang menanti kita semua.
Surabaya, 15 Juni 2026
Admin: Kominfo DDII Jatim
Editor: Sudono Syueb