ALHAMDULILLAH SETELAH 78 TAHUN MERDEKA, SYARIAT ISLAM TIDAK LAGI DITAKUTI

Artikel ke-1.828
Oleh: Dr. Adian Husaini (www.adianhusaini.id)
Ketua Umum DDII Pusat

Dewandakwahjatim.com, Depok – Kita patut bersyukur, setelah 78 tahun merdeka, syariat Islam tidak lagi menjadi hal yang menakutkan. Ekonomi syariah telah menjadi program pembangunan nasional. Ada bank syariah, ada wisata halal, ada makanan halal, dan sebagainya. Bahkan, ada juga Dewan Syariah Nasional. Banyak perguruan tinggi membuka jurusan (prodi) Ekonomi Syariah. Walhasil, “syariah” bukan lagi hal yang menakutkan.

Kita ingat, syariat Islam sempat menjadi momok yang menakutkan. Piagam Jakarta yang memuat Tujuh Kata “Ketuhanan dengan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” ditolak keras. Bahkan ada yang mengultimatum, jika Tujuh Kata itu tidak dicoret, maka mereka tidak mau bergabung dengan Negara Indonesia.

Upaya Bung Karno untuk meyakinkan, bahwa Piagam Jakarta adalah “hasil kompromi” ditolak juga. Ketika itu, usai penyusunan Piagam Jakarta oleh Panitia Sembilan, Bung Karno berbicara di Sidang BPUPK: “Di dalam preambule itu ternyatalah, seperti saya katakan tempo hari, segenap pokok-pokok pikiran yang mengisi dada sebagian besar daripada anggota-anggota Dokuritsu Zyunbi Tyosakai. Masuk di dalamnya ke-Tuhanan, dan terutama sekali kewajiban umat Islam untuk menjalankan syariat Islam masuk di dalamnya.’’
Dalam rapat BPUPK tanggal 11 Juli 1945, baik pihak Kristen masih mempersoalkan rumusan Piagam Jakarta itu. Latuharhary dari Maluku, menggugat rumusan Piagam Jakarta. Ia menyatakan, rakyat harus meninggalkan hukum adat yang sudah diterapkannya selama ini, seperti di Minangkabau dan Maluku. Ia mencontohkan pada hak pewarisan tanah di Maluku. Jika syariat Islam diterapkan, maka anak yang tidak beragama Islam tidak mendapatkan warisan. “Jadi, kalimat semacam itu dapat membawa kekacauan yang bukan kecil terhadap adapt istiadat,” kata Latuharhary.

Haji Agus Salim, yang asal Minangkabau, membantah pernyataan Latuharhary, bahwa Piagam Jakarta akan menimbulkan kekacauan di Minangkabau. Malah dia menegaskan: “Wajib bagi umat Islam menjalankan syariat, biarpun tidak ada Indonesia merdeka, biarpun tidak ada hukum dasar Indonesia, itu adalah satu hak umat Islam yang dipegangnya.

Menanggapi Latuharhary, Soekarno menyatakan: “Barangkali tidak perlu diulangi bahwa preambule adalah hasil jerih payah untuk menghilangkan perselisihan faham antara golongan-golongan yang dinamakan golongan kebangsaan dan golongan Islam. Jadi, manakala kalimat itu tidak dimasukkan, saya yakin bahwa pihak Islam tidak bisa menerima preambule ini; jadi perselisihan nanti terus.”

KH Wachid Hasjim menegaskan: “Dan jika masih ada yang kurang puas karena seakan-akan terlalu tajam, saya katakan bahwa masih ada yang berpikir sebaliknya, sampai ada yang menanyakan pada saya, apakah dengan ketetapan yang demikian itu orang Islam sudah boleh berjuang menyeburkan jiwanya untuk negara yang kita dirikan ini. Jadi, dengan ini saya minta supaya hal ini jangan diperpanjang.”

Menanggapi pernyataan Wachid Hasjim itu, Soekarno menegaskan lagi, “Saya ulangi lagi bahwa ini satu kompromis untuk menyudahi kesulitan antara kita bersama. Kompromis itu pun terdapat sesudah keringat kita menetes. Tuan-tuan, saya kira sudah ternyata bahwa kalimat “dengan didasarkan kepada ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” sudah diterima Panitia ini.”

Setelah sempat dihapus pada 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta dikembalikan lagi dalam bentuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang dengan tegas menyatakan, bahwa “Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.” Setelah itu, berbagai aspirasi Islam di Indonesia, termasuk upaya pelaksanaan syariat Islam, terus diperjuangkan dengan berbagai cara.
Tahun 1989, muncul UU No 7/1979, tentang Peradilan Agama. Kemunculannya sempat mendapatkan tantangan keras. Begitu juga dengan UU No 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan para pelajar mendapatkan Pendidikan Agama, sesuai dengan agama yang dianutnya. Tahun 1991, berdiri Bank Muamalat – Bank Islam yang pertama. Setelah itu, berbagai bentuk pelaksanaan syariat Islam terjadi di daerah-daerah, melalui Peraturan Daerah (Perda) Bernuansa syariah.

Begitulah perjuangan yang panjang umat Islam Indonesia dalam penerapan syariah Islam. Umat Islam membuktikan bahwa pelaksanaan syariat Islam tidak bertentangan dengan Pancasila dan tidak meruntuhkan NKRI. Justru, umat Islam yang taat menjalankan syariat agamanya, akan menjadi orang yang baik dan memberikan manfaat kepada sesamanya. Tentu saja, pelaksanaan syariat Islam itu harus dilandasi dengan adab, sehingga melahirkan keindahan dan kemaslahatan bagi masyarakat dan bangsa. (Depok, 11 Maret 2024).

Admin: Kominfo DDII Jatim/ss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *