Oleh: Dr. Slamet Muliono Redjosari
Wakil Ketua Bidang MPK DDII Jatim
Dewandajwahjatim.com, Surabaya – Saat ini sedang bergema sebuah kekhawatiran “Prabowo Syndrome.” Prabowo Syndrome untuk menggambarkan kegagalan Prabowo saat menggugat kecurangan Pilpres di 2019 yang mengalami kekalahan ketika menggugat di Mahkamah konstitusi (MK). Pada saat itu, Prabowo mengalami kekalahan dalam Pilpres karena mengalami kecurangan. Tim Prabowo kemudian melakukan gugatan namun dengan bukti yang dipandang kurang memadai alias kurang. Hasil akhirnya adalah gugatan tertolak dan berujung kalah.
Fenomena kekalahan Prabowo dalam melawan kecurangan itulah yang disebut Prabowo Syndrome.
Gugatan TKN AMIN dan Prabowo Syndrome
Serangan “Prabowo Syndrome” sedang dihembuskan kepada Tim Kemenangan Nasional (TKN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). TKN AMIN saat ini sedang mengumpulkan bukti kecurangan Pilpres 2024 dengan dugaan kuat bahwa pihak pemenang Pilpres, dalam hal ini Paslon 02 telah melakukan kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM).
TKN AMIN memandang bahwa kecurangan itu dinilai memenuhi kualifikasi TSM karena pelanggarannya dilakukan secara terstruktur. Tersruktur dengan asumsi bahwa kecurangan terjadi di berbagai level. Kecurangan juga dinilai sistematis karena memiliki pola pelanggaran yang sama dan terjadi di berbagai tempat. Adapun massif karena terjadi dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga ada kerja-kerja yang dilakukan secara terencana.
Prabowo Syndrome diwacanakan dan disuarakan kepada TKN AMIN dengan sindiran yang cukup merendahkan, yakni : “Karena kalah, maka menuduh lawan melakukan kecurangan. Andaikata menang, pasti menyembunyikan kecurangan itu.” Sindiran dan olok-olok ini tentu saja secara psikologis melemahkan dan menjatuhkan mental kubu TKN AMIN. Sementara mereka begitu yakin bisa memenangi Pilpres 2024 ini karena dukungan terhadap AMIN saat kampanye begitu besar dan dahsyat.
Prabowo Syndrom ini setidaknya akan melemahkan spirit perjuang TKN AMIN yang saat ini sedang bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti kecurangan. Mereka mengumpulkan bukti itu dengan mengerahkan seluruh timnya mulai dari level nasional hingga daerah. Mereka begitu yakin bisa mengumpulkan bukti-bukti kecurangan serta ingin membuktikan bahwa TSM itu bukan klaim saja, tetapi benar-benar terjadi.
Namun apa yang dialami oleh TKN AMIN berbeda dengan apa yang terjadi pada era Prabowo, ketika kalah dalam Pilpres 2019. Kalau kecurangan yang dilakukan rezim Jokowi untuk menaklukkan Prabowo, masyarakat tidak begitu antusias untuk membuktikan kecurangannya. Namun saat ini, para pendukung AMIN, terlibat begitu aktif dan massif menunjukkan berbagai kecurangan yang dilakukan oleh Paslon Prabowo-Gibran.
Para pendukung AMIN menunjukkan bukti yang kuat dengan foto dan video kecurangan yang terjadi di daerah mereka masing-masing.
Di sisi lain, Pilpres 2024 kali ini diakui sangat berbeda, dimana kecurangan itu telah disinyalir jauh sebelum terjadinya Pilpres.
Para pengamat dan pemerhati yang datang dari kampus maupun mahasiswa, serta berbagai elemen di masyarakat ikut membantu menunjukkan adanya kecurangan. Dari kalangan kampus munculnya film “Dirty vote” telah mengingatkan adanya skenario kecurangan yang sudah dipotret secara akademik dengan bukti-bukti yang cukup akurat.
Para guru besar dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi juga turun gelanggang untuk menunjukkan adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh rezim ini. Mereka menyampaikan data adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh rezim Jokowi melalui MK sehingga meloloskan puteranya, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (Cawapres).
Para akademisi ini menunjukkan bukti rezim Jokowi telah melakukan berbagai kebijakan yang memihak kepada Prabowo-Gibran. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai program yang dikeluarkan oleh pemerintah Jokowi dengan penggelontoran anggaran yang begitu massif. Sinyalemen itu dibuktikan bahwa rezim ini sejak tahun 2023 meningkatkan kuantitas anggaran untuk rakyat dengan muatan politik. Dikatakan muatan politik karena dalam pembagian untuk mendapatkan dukungan bagi Paslon 02.
Salah satu program itu adalah Bantuan Sosial (Bansos). Bantuan itu dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan suara rakyat agar mendukung Paslon yang didukung Jokowi. Kalangan Perguruan Tinggi menyebut sebagai “Politisasi Bansos.” Dikatakan Politisasi Bansos karena digelontorkan menjelang Pilpres, dan jumlahnya sangat fantastis, yakni sebanyak 560 trillyun. Dana ini jauh melebihi untuk penanggulangan Covid 19.
Pelanggaran dan kecurangan Pilpres 2014 ini tidak hanya dilakukan pada saat hari H pencoblosan, tetapi sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan Pilpres. Apa yang dilakukan rezim Jokowi dengan meloloskan puteranya, melalui Keputusan MK nomor 90, tidak dipungkiri sebagai bagian dari kecurangan.
Menggiring Ke MK
Saat ini juga massif untuk mendorong pihak-pihak yang merasa ada pelanggaran Pilpres agar menggunakan institusi MK sebagai jalur yang sah dan konstitusional. Dengan kata lain, rezim ini beserta para pendukungnya mengarahkan dan menggiring TKN AMIN untuk menggunakan jalur MK ketika ingin menggugat hasil Pilpres. Mereka mendorong agar melakukan hal ini sebagai bagian yang sah dan kosntitusional.
Dorongan ini telah dibaca dengan baik oleh TKN AMIN sehingga tidak mau terjebak dan menjadi korban untuk yang kedua kalinya. Mereka belajar dari kekalahan Prabowo di tahun 2019 yang menggunakan jalur MK namun terbukti keok. Mereka sudah memiliki asumsi yang kuat bahwa kalau menggunakan jalur MK akan mudah dikalahkan, karena di dalamnya sudah disiapkan orang seperti Anwar Usman yang terbukti sukses menaklukkan pihak yang berseberangan dengan Jokowi.
TKN AMIN sudah mengendus siasat itu, sehingga tidak mudah terjebak dengan Prabowo Syndrom. Mereka tidak mengggunakan jalur MK, tetapi mengambil jalur lain untuk menggugat hasil Pilpres. Terlebih lagi adanya dukungan berbagai pihak yang ingin membentuk Pansus untuk meminta keterangan adanya Pilpres yang dinilai penuh dengan berbagai kecurangan.
Surabaya, 24 Pebruari 2024
Admin: Kominfo DDII Jatim