Dewandakwahjatim.com, Jakarta – Pada Rakornas Dewan Da’wah 13 Januari 2024 memperbincangkan tentang perjuangan dewan Da’wah. Pada sesi pleno V memperbincangkan tentang “Wawasan Da’wah dan Keummatan : Khittah Da’wah dan Garis Perjuangan. Kali ini menampilkan pembicara di antaranya, KH. Syamsul Bahri Ismael (ketua Maajelis Fatwa, dan KH. Teten Romly Qomaruddin (ketua pusat kajian).
Dalam konteks perjuangan dewan da’wah untuk menjaga eksistensi Islam mengubah strategi da’wah sebagai sebuah gerakan politik. Beliau mengutip pernyataan pendiri Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII), M. Natsir bahwa “Politik tanpa dakwah akan hancur.”
Murid Ahmad Surkati dan Haji Agoes Salim mengeksplorasi lebih dalam bahwa “Dulu kita berda’wah melalui jalur politik, sekarang kita berpolitik melalui jalur dakwah.” (Syamsul Bahri Ismaiel, Aqidah dan Manhaj Da’wah Dalam Bingkai Siyasat Keummatan, Majlis Fatwa Dewan Da’wah Bidang Kajian dan Ghazwul Fikri Dewan Da’wah, Jakarta : 2024, hal. 39).
Dalam konteks politik saat ini, banyak elite politik Islam, melalui organisasi politiknya, terjun dalam politik seringkali melupakan dakwah.
Dalam meraih tujuan politik yang melupakan da’wah akan menghancurkan nilai-nilai Islam, seperti persaudaraan Islam, kejujuran. Bahkan menyerang politik identitas (Islam) bagi saudara muslim, sehingga saling memojokkan. Disinilah terjadi politik hingga menghilangkan da‘wah.
Implikasi dari pernyataan M. Natsir itu maka perlu memperteguh dakwah dengan meneguhkan 3 pilar dakwah dan hal itu sebagai benteng umat yakni masjid, pesantren, dan kampus (MPK). Masjid sebagai institusi pendidikan, pembinaan dan markaz peradaban yang menyeluruh, dimana dari tempat ini diharapkan dapat melahirkan Masyarakat terdidik dan pembelajar.
Adapun pesantren diharapkan menjadi tempat persemaian untuk melahirkan kader-kader ulama yang muttafaqqih fid din. Dengan pesantren ini maka muncul para ulama yang akan memberi warna atau spirit keagamaan bagi Masyarakat Indonesia.
Sementara kampus diharapkan menjadi tempat lahirnya kader-kader ummat berbakat, insan ulul albab yang bertanggung jawab atas ilmu dan agamanya. Mereka kalangan terdidik yang bisa diharapkan menjadi mesin pemikir bagi tercapainya nilai-nilai Islam.
Dewan Da’wah saat ini mensinergikan MPK, dan hal itu merupakan sebuah strategi da’wah tanpa harus terlibat dalam politik. Menghidupkan MPK dengan fokus berda’wah secara tidak langsung bisa mempengaruhi proses politik, karena dengan da’wah, umat mendapat pencerahan. Dengan tercerahkannya umat maka otomatis mereka akan tahu mana yang benar dan mana yang menyimpang. (Slamet Muliono/DDII Jatim)
Jakarta, 13 Januari 2024
Admin: Kominfo DDII Jatim/ss